Debat Publik Pilkada Kab. Bandung, Masalah KTP dan Transparansi Jadi Sorotan Paslon No. 2 dan 3

Editor :
Para Paslon Bupati Bandung saat menjawab pertanyaan yang dilontarkan moderator pada debat publik yang berlangsung di Kopo Square, Sabtu (31/10/2020)./visi.news/ist/olah poto

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Pada sesi pertama mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk penguatan e-goverment, transparansi, akuntabilitas dan memperluas keterlibatan warga dalam pengadaan barang dan jasa, promosi jabatan, pengawasan, dan penyediaan infratruktur di daerah, masalah KTP dan transparansi anggaran menjadi sorotan Paslon Bupati Bandung No. 2 dan 3.

Pertanyaan yang dilontarkan Bernadheta Ginting yang menjadi pemandu debat dari Inews TV itu, bagaimana langkah yang akan diambil para paslon dalam pemanfaatan teknologi digital ini, agar berdampak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung, dengan luas wilayah 1.788 kilometer persegi, dan dihuni oleh 3,7 juta warga yang bermata pencarian rata-rata sebagai pedagang, buruh pabrik dan petani. Sebanyak 46,48 persen warganya berusia 20-49 tahun. Dari segi pendidikan sebanyak 95,80 persen mengenyam bangku sekolah.

Memiliki 17 persen lahan pertanian, atau sekitar 31.000 hektar di lebih 21 kecamatan, dengan produktivitas unggulan sayuran dan hortikultura. Hasil komoditas perkebunan seperti the dan kopi. Potensi lainnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), produk olahan makanan dan pariwisata.

Pada tahun 2019, Kabupaten Bandung mengalami pertumbuhan 6,09 persen, menunjukkan akselerasi perekonomian yang cukup baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di 5 persen. Dengan potensi sumberdaya manusia dan alamnya, Kabupaten Bandung layak untuk lebih maju.

Pertanyaan pertama itu untuk semua paslon disampaikan dari amplop yang diambil oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya.

Pemerintahan yang Bersih

“Misi kami adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Maka digitalisasi dalam pemerintahan itu mutlak harus dilakukan. Kami punya banyak pengalaman bagaimana mengelola banyak perusahaan jika tidak menggunakan sistem teknologi, sehingga kami akan menerapkan sistem teknologi ini di Kabupaten Bandung,” ujar kata Paslon No. 2 Yena Iskandar Ma’soem, wanita yang menjadi direktur dan komisaris di beberapa perusahaan ini.

Baca Juga :  Koalisi Anak: Jangan Hilang Satu Generasi karena Covid-19

Pihaknya, kata Yena yang dalam debat tersebut didampingi Atep, akan melakukan integrasi data dari mulai pusat sampai daerah, dengan membangun digitalisasi desa yang akan menjadi penopang untuk kesejahteraan masyarkat menjadi ujung tombak bagi masyarakat.

“Jadi, kami akan membuat aplikasi berbasis teknologi tentunya akan kami integrasikan ke desa-desa, sehingga masyarakat bisa mengaksesnya,” ujar Yena.

Contohnya, kata Yena lebih lanjut, dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), masyarakat tidak perlu datang ke tempat, cukup dengan mengisi aplikasi. Sedangkan untuk masyarkat yang belum melek teknologi, karena dia lihat indek pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bandung masih jauh dibandingkan Kota Bandung. “Jadi kami bisa sediakan aplikasi yang bisa diakses masyarakat dan dibantu oleh desa, sehingga masyarakat bisa lebih mempermudah untuk layanan administrasi kependudukan. Juga yang sekarang terjadi carut-marut bantuan sosial dan itu juga terkait dengan data, sehingga nantinya data menjadi transparan dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung,” katanya.

Begitu juga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kata Yena, melalui digital teknologi akan diketahui oleh masyarakat. Proyeksi anggaran itu untuk apa saja, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Bisa dipastikan, kata Yena, dengan teknologi yang dimiliki tidak akan ada lagi permasalahan-permasalahan seputar pembuatan KTP, carut-marut dana bansos, dan juga program-program lainnya.

Digitalisasi Tingkatkan PAD

Sementara Paslon Nomor 3, Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan (Bedas), bahwa pertanyaan tersebut sesuai dengan rencananya karena digitalisasi ini sudah sangat penting. “Pemerintahan ke depan harus membuat smart city. Artinya, pemerintah daerah sampai setiap desa langsung bisa diakses,” ujar Dadang Supriatna.

Salah satu contohnya, kata Dadang, masalah yang dihadapi masyarakat dalam pembuatan KTP di Desa Cipelah yang merasa kebingungan, dengan waktu pembuatan yang sangat lama. “Nah itu bisa kita jawab dengan digitalisasi yang nanti akan dilakukan ke depan. Tapi, sayangnya di Kabupaten Bandung masih ada daerah-daerah yang blank spot. Nah ini yang akan kita lakukan di daerah tersebut agar bisa terjangkau,” ujarnya.

Baca Juga :  Politik itu Bukan Salah dan Benar, tapi Menang dan Kalah

Digitalisasi juga, kata Kang DS, sapaan akrabnya, akan menjadikan anggaran lebih mudah diketahui. Tiap detik anggaran yang masuk bisa dilihat. “Harapan-harapan inilah tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bandung, termasuk membuka destinasi wisata di Pangalengan, Ciwidey atau di Cimenyan, di daerah Cicalengka, dan sebagainya,” ungkapnya.

Dengan digitalisasi, katanya, bisa membuild-up desa-desa dan akhirnya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Menyinggung promosi jabatan, kata Dadang, ke depan tidak ada istilah almamater dan non almamater. “Semua mempunyai hak yang sama, sebagai ASN Kabupaten Bandung tentunya punya langkah-langkah strategis dan keinginan untuk melakukan pengabdiannya kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Sehingga dengan digitalisasi, bisa dilihat kinerja birokrat secara fit and dinamis,” ujarnya.

Langkah-langkah ini juga, kata Dadang, bisa dijasikan indikator untuk tunjangan daerah. Artinya dilihat dari kehadiran dan output yang dirasakan masyarakat Kabupaten Bandung.

Sahrul menambahkan, agar tidak terjadi lost potensial pendapatan dia menggambarkan kalau hari libur ke daerah wisata Kabupaten Bandung macetnya luar biasa. “Tapi pendapatan dari sektor wisata dari retribusi dan pajak itu hanya Rp. 74 juta. Ini perusahaan atau Pemerintah Kabupaten,” kata Sahrul.

Layanan Lewat Whatsapp

Sedangkan Teh Nia, sapaan akrab Kurnia Agustina Dadang Naser mengungkapkan, bahwa layanan kepada masyarakat tentunya yang terbaik. Kemudian juga tata kelola birokrasi yang diinginkan juga bersandar pada nilai-nilai jujur, amanah, integritas.

“Semuanya ini pastinya harus kita upayakan bersama-sama. Karenanya, melalui pendekatan 4.0, kami NU Pasti, Nomor urut 1, menawarkan program Pandawa yakni pelayanan adminduk melalui WA (Whatsapp). Pemerintah sampai saat ini masih belum bisa mengkordinir masyarakat yang mengurus administrasi. Kami mencoba mengurai ini. Mereka nantinya tidak perlu jauh-jauh datang, tapi lewat genggaman gadget di tangannya bisa langsung mengirimkan data-data yang diperlukan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Atlet PON Jateng Cabor Bola Voli dan Gantole Jalani Tes Fisik dan Antropometri

Kemudian, lanjut Nia didampingi Usman Sayogi, cepat di print di Yandu yakni pelayanan terpadi melalui mobil-mobil unit untuk bergerak masuk jemput bola terutama kecamatan-kecamatan yang jauh, karena beberapa akses kecamatan terkendala beberapa hal harus di suport pelayanan terpadu. “Ke depan nantinya akan di suport dengan 34 Yandu yang bekerjasama dengan OPD-OPD untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sedangkan tata kelola birokrasinya, kata Nia, agar jujur, amanah, dan berintegritas.

Usman menambahkan, ujung-ujungnya birokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan, karena birokrasi harus melayani. “Harus berintegritas, cerdas dan jujur. Kemudian masalah transaksi pendapatan sekarang saatnya untuk transaksi non tunai, online via bank. Transaksi tanpa orang, harus digital,” pungkasnya.@mpa/bud/yus

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Banyak yang Sukses, Alumni SMPN 14 Bandung Jangan Ibarat Kacang Lupa Kulitnya

Sab Okt 31 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – “Tepang sono” atau reuni alumni SMPN 14 Bandung angkatan 81 di Dago Heuvel Restaurant Resort & Cafe di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Sabtu (31/10/2020) penuh makna dan benar-benar jadi sarana silaturahmi di tengah-tengah pandemi Covid-19. Selama 39 tahun mereka tak bersua, kini dipertemukan kembali dalam […]