VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, menyoroti ketimpangan konektivitas transportasi di sejumlah daerah, khususnya Bengkulu, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, dan Basarnas, Senin (13/4/2026).
Rapat yang membahas evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan layanan transportasi selama arus mudik dan balik Lebaran 2026 tersebut mencatat bahwa secara umum kinerja transportasi nasional tergolong baik.
“Secara keseluruhan cukup baik dan pergerakan masyarakat juga tinggi, terutama dari sisi penerbangan,” ujar Erna.
Ia menjelaskan, tingkat keterisian penumpang (load factor) penerbangan selama periode tersebut mencapai 78 hingga 83 persen, bahkan menyentuh puncak hingga 86 persen. Hal ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat serta meningkatnya permintaan transportasi udara.
Namun demikian, Erna mengingatkan agar pemerintah tidak hanya melihat capaian agregat semata. Ia menilai masih terdapat persoalan serius terkait pemerataan konektivitas antar wilayah.
Erna menyoroti adanya ketidakkonsistenan dalam kebijakan rute penerbangan. Menurutnya, terdapat wilayah dengan tingkat keterisian di bawah 60 persen namun rutenya tetap dipertahankan. Sebaliknya, ada daerah lain dengan load factor sekitar 65 persen (kelas ekonomi) dan 20 persen (kelas bisnis) justru mengalami penghapusan rute.
Ia secara khusus menyinggung kondisi di Provinsi Bengkulu yang dinilai semakin tertinggal dari sisi konektivitas udara.
“Maskapai seperti Garuda Indonesia sudah tidak lagi melayani rute ke Bengkulu dengan alasan load factor rendah, padahal ada daerah lain yang lebih rendah tetapi tetap dilayani,” tegasnya.
Selain transportasi udara, Erna juga menyoroti keterbatasan infrastruktur darat di Bengkulu. Jalan tol Bengkulu yang baru mencapai sekitar 16,7 km dari total rencana 95,8 km belum terhubung dengan jalur utama Jalan Tol Trans Sumatra.
Akibatnya, waktu tempuh menuju provinsi tetangga seperti Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat masih relatif lama, ditambah kondisi jalan nasional yang belum optimal.
Dari sisi transportasi laut, Bengkulu juga menghadapi masalah klasik berupa sedimentasi tinggi yang menutup alur pelabuhan. Kondisi ini menyebabkan kapal besar kesulitan bersandar dan harus berlabuh di area terbatas, sehingga menghambat arus logistik dan mobilitas.
Erna menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil kebijakan afirmatif untuk menjamin keadilan konektivitas, bukan semata-mata mempertimbangkan aspek bisnis dan profitabilitas.
“Kita tidak bisa hanya berpikir dari sisi bisnis. Negara harus hadir untuk memastikan pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Erna juga meminta perhatian lebih dari BMKG terhadap potensi bencana di Bengkulu. Ia menjelaskan bahwa wilayah tersebut berada di zona pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, sehingga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami dan selama masa reses Lebaran, Erna mengaku merasakan beberapa kali gempa kecil.
“Perlu peningkatan teknologi deteksi dan sistem peringatan dini agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana,” pungkasnya. @givary
