VISI.NEWS | YOGYAKARTA – Forum aktivis Cik Di Tiro menggelar aksi simbolik di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, yang menjadi lokasi rapat pleno PP Muhammadiyah. Aksi tersebut digelar pada Sabtu (27/7/2024) siang, bertepatan dengan rencana pembahasan izin tambang oleh PP Muhammadiyah bersama pengurus wilayah se-Indonesia di Convention Hall Masjid Walidah, Unisa.
Dalam aksi ini, para aktivis membawa dua spanduk dan sejumlah poster, salah satu spanduk yang mencolok bertuliskan “Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang”. Sindiran ini merujuk pada perbedaan praktik ibadah antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), di mana NU melantunkan doa qunut dalam salat Subuh sementara Muhammadiyah tidak.
PBNU diketahui telah lebih dulu menerima izin pengelolaan tambang, sementara PP Muhammadiyah akan mengumumkan keputusannya secara resmi dalam pleno yang berlangsung pada 27-28 Juli.
Inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki, dalam pernyataannya usai aksi mendesak agar PP Muhammadiyah menolak tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. “Kita mengingatkan Muhammadiyah untuk menjaga kewarasan, akal sehat bahwa ormas itu tugasnya menjadi masyarakat sipil, organisasi yang mengontrol negara, pemerintah dan berpihak pada kepentingan warga negara,” katanya.
Masduki menekankan bahwa pertambangan hanya akan membawa kerusakan. “Pertama, tambang itu merusak. Kedua, tambang itu merusak. Ketiga, tambang itu merusak,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa urusan tambang dapat merusak tata kelola ormas dan hak-hak sipil warga negara, serta merusak kekuatan alternatif seperti Muhammadiyah-NU sebagai masyarakat sipil dalam sistem demokrasi.
Dalam aksi tersebut, Forum Cik Di Tiro berencana menyerahkan pernyataan lengkap kepada panitia rapat pleno sebagai bentuk desakan agar PP Muhammadiyah menolak pengelolaan tambang. Sebagai simbol protes, seorang peserta bahkan membakar Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah.
Sementara itu, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung sebelumnya menyebut bahwa organisasinya sepakat menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang setelah melakukan kajian mendalam. Azrul menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah berdiskusi dengan para pakar dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan ini. Muhammadiyah berencana mengusung program tambang hijau untuk memastikan dampak lingkungan tetap terjaga.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa sikap resmi terkait izin tambang akan disampaikan usai pelaksanaan konsolidasi nasional Muhammadiyah pada 27-28 Juli di Unisa.
“Kami akan menyampaikan keputusan resmi setelah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang Insya Allah dilaksanakan pada 27-28 Juli di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta,” ujarnya.
@maulana
