VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menegaskan pentingnya mengembalikan alokasi anggaran pendidikan atau mandatory spending agar benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh Kementerian Pendidikan. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) pada Rabu (3/9/2025).
Menurut Habib Syarief, mandatory spending 20 persen dari APBN harus diperjuangkan untuk menuntaskan berbagai persoalan di dunia pendidikan. Ia menilai, jika alokasi anggaran tersebut belum kembali utuh, masih akan banyak masalah yang tertinggal.
“Kalau 20 persen kembali, mahasiswa yang ada pun bisa ter-cover. Mahasiswa-mahasiswa yang kuliah bisa tidak usah bayar,” tegas Habib dalam rapat.
Habib Syarief juga menyinggung adanya berbagai reaksi masyarakat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengelolaan anggaran pendidikan. Ia menyebut, sebagian masyarakat bahkan beranggapan sekolah swasta seharusnya sudah tidak lagi membebankan biaya kepada orang tua.
“Padahal saat ini masih dalam masa transisi. Perlu ada penjelasan dari Mendikbud bahwa kondisi sekarang belum bisa langsung meniadakan biaya di sekolah swasta,” jelasnya.
Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 52 triliun. Menurut Habib, angka tersebut realistis untuk menopang kebutuhan pendidikan setahun ke depan, bahkan dinilai masih kurang.
“Kalau permohonan kita tidak dipenuhi semuanya, pasti akan memberikan dampak luas terhadap dunia pendidikan,” kata Habib.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti masih adanya kasus sekolah ambruk, termasuk yang terjadi di Karawang dan Bogor. Habib menekankan perlunya peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik guna memperbaiki infrastruktur sekolah.
“Sekarang waktunya sekolah-sekolah di-upgrade. Tidak perlu mencari siapa yang salah, kenyataannya kondisi sekolah memang sudah harus diperbaiki,” ujarnya.
Sebagai penutup, Habib menegaskan dukungan penuh Fraksi PKB terhadap langkah-langkah yang ditempuh Kementerian Pendidikan. Ia berharap tahun-tahun mendatang perubahan signifikan dapat terwujud seiring optimalisasi mandatory spending. @givary
