Freeport Tidak Transparan Kelola Dana CSR

Editor Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Papua, mengenai permasalahan kesejahteraan sosial di daerah yang menjadi lokasi perusahaan tambang terkemuka PT. Freeport Indonesia tersebut. /visi.news/ist
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Perusahaan tambang terkemuka PT. Freeport Indonesia ternyata tidak transparan dalam mengelola dana pertangungjawaban sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility). Meskipun PT. Freeport selalu menyatakan minimal 1 persen keuntungannya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat setempat tetapi kenyataannya masih banyak warga miskin di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Baca juga

Kuala Kencana, “Surga Kecil” di Belantara Papua

Hal ini terungkap saat rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Samsu Niang melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob di Kantor Bupati Mimika, Kamis (16/9/21). Dalam kesempatan itu hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika Petrus Yumte dan Kepala BPBD Kabupaten Mimika Yossias Lossu.

Tim Kunsfik Komisi VIII DPR RI saat melakukan audiensi dengan Vice President Community Relations PT. Freeport Indonesia Arnold Kayam, Rabu (15/9/21). /visi.news/ist

Menurut Kepala Dinas Sosial Petrus Yumte, seperti dilaporkan wartawan VISI.NEWS dari Timika,  PT. Freeport selama ini selalu mengiklankan bahwa keberadaannya di Timika, Kabupaten Mimika, untuk ikut membantu kesejahteraan kepada warga setempat. Oleh sebab itu Freeport berjanji akan mengucurkan minimal 1 persen keuntungan perusahaan untuk kesejahteraan warga Timika.

Kenyataannya, kata Kadinsos Petrus, angka kemiskinan di Mimika masih tinggi. Jumlah warga yang harus menerima Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 9.700 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu jumlah warga penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) juga tinggi mencapai 8.000 KPM. “Ini kan artinya masyarakat di Kabupaten Mimika ini masih banyak yang miskin,” ujarnya menegaskan.

Petrus mengaku sudah menyampaikan persoalan ini kepada manajemen PT. Freeport tetapi pihak manajemen selalu berdalih bahwa mereka mengelola sendiri dana kemitraan sosialnya. “Padahal kalau mereka mau membantu warga yang miskin dan kita Pemerintah Daerah juga ingin membantu warga yang miskin, kenapa tidak disinergikan saja. Jangan jalan sendiri-sendiri, makanya tidak berhasil,” katanya.

Baca Juga :  Baim Wong, Ranking 1 YouTuber Indonesia Kalahkan Rans dan Atta

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Mimika Yosias Lossu. Dia juga mengatakan bahwa bantuan untuk korban bencana banjir di Mimika tidak disampaikan melalui BPBD tetapi PT. Freeport ingin menyalurkan bantuannya sendiri. “Karena itu kami akhirnya meminta bantuan ke BNPB karena Freeport sepertinya tidak mempercayai kami untuk menyalurkan bantuan,” ujarnya.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengaku sudah melakukan komunikasi dengan PT. Freeport untuk mensinergikan program-program kemitraan sosial dengan program pembangunan oleh Pemkab Mimika. “Tapi ya memang tidak mudah untuk meyakinkan mereka, sehingga kerjasama Pemkab dengan Freeport sampai sekarang belum mencapai kata final,” ujar Wabup Johannes Rettob.

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Samsu Niang mengaku akan mempertanyakan kepada PT. Freeport mengenai komitmen mereka dalam membantu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika, yang merupakan lokasi pertambangan PT. Freeport. Dia pun meminta PT. Freeport untuk transparan dalam mengelola dana CSR.

Samsu Niang terus terang mengaku baru tahu sebab dalam audiensi dengan Vice President Community Relation PT. Freeport Indonesia Arnold Kayame sehari sebelumnya, rombongan Komisi VIII DPR RI mendapat penjelasan yang membanggakan. Dalam kesempatan itu VP Arnold Kayame mengatakan PT. Freeport telah membelanjakan total 1,79 miliar USD untuk pengembangan masyarakat setempat dari tahun 1992-2020.

Dia pun menegaskan bahwa pengelolaan dana kemitraan sosial—istilah yang digunakan oleh PT. Freeport untuk dana CSR—harus dikelola bersama dengan Pemerintah Daerah setempat. “Dia numpang usaha di sini, tetapi ngatur kita. Harusnya kita dong yang ngatur mereka,” demikian Samsu Niang.@mh

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Gelar Developer Day 2021, Huawei Perkuat Dukungan Kepada Mitra & Developer Indonesia

Kam Sep 16 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Saat ini, kita telah masuk di era baru kecerdasan dan interkonektivitas berkat makin meluasnya pengadopsian teknologi 5G dan AI. Selama beberapa tahun belakangan, kita telah melihat pesatnya kemajuan teknologi yang berimbas pada kehidupan manusia sehari-hari dan Huawei menjadi salah satu perusahaan teknologi yang secara kontinu mampu menghadirkannya […]