VISI.NEWS | BANDUNG – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandung tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, penanganan sampah harus terintegrasi, terencana, dan berkelanjutan agar mampu menjawab persoalan lingkungan yang semakin kompleks.
Penegasan tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-79 di Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Rabu (28/1/2026). Dalam kesempatan itu, Farhan berdialog langsung dengan warga dan para ketua RW terkait berbagai isu kewilayahan, termasuk pengelolaan sampah.
Farhan secara khusus mengevaluasi pelaksanaan Program Gerakan Atasi Sampah atau Gerakan Sampah Kelar di Wilayah (Gaslah) yang telah berjalan di tingkat RW. Ia menekankan pentingnya memastikan program tersebut tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar berdampak nyata di lapangan.
“Saya ingin memastikan Gaslah ini betul-betul berjalan efektif, bukan sekadar ada kegiatannya tapi jelas ujungnya,” ujar Farhan di hadapan warga. Ia menilai keberhasilan program harus diukur dari hasil pengurangan dan pengelolaan sampah yang nyata.
Menanggapi laporan para ketua RW terkait kendala sumber daya manusia dan perizinan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Farhan menyampaikan apresiasi atas komitmen warga. Menurutnya, keterbatasan tersebut tidak menyurutkan semangat masyarakat dalam mendukung program kota.
“Saya apresiasi para RW dan warga. Di tengah keterbatasan SDM dan administrasi, program-program kota tetap dijalankan,” kata Farhan. Ia menegaskan bahwa partisipasi warga merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah berbasis wilayah.
Terkait kebutuhan kantor RW sebagai pusat koordinasi kegiatan, Farhan menyatakan Pemerintah Kota Bandung terbuka untuk mencari solusi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengadaan lahan agar kantor RW dapat menjadi aset milik pemerintah kota.
“Nanti akan kita lihat kemungkinan pengadaan lahan, supaya bisa menjadi aset kota dan mendukung kerja-kerja kewilayahan,” ucapnya. Farhan menilai fasilitas yang memadai akan memperkuat koordinasi dan pelayanan kepada warga.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga memberikan peringatan tegas terkait pengajuan bantuan mesin pengolahan sampah. Ia menekankan bahwa bantuan tidak boleh diberikan tanpa kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
“Jangan sampai mesinnya sudah ada, tapi tempatnya tidak memadai. Ini sudah terjadi di beberapa lokasi dan itu tidak boleh terulang,” tegas Farhan. Ia meminta agar perencanaan dilakukan secara matang sebelum pengadaan alat.
Lebih lanjut, Farhan menyoroti pentingnya sistem matrikulasi dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah organik. Menurutnya, alur distribusi sampah antarwilayah harus jelas dan terukur agar pengelolaannya berjalan terkoordinasi dan berkelanjutan.
“Kita perlu sistem matrikulasi. Sampah organik dari tiap RW harus jelas dialirkan ke mana supaya pengelolaannya terkoordinasi dan berkelanjutan,” pungkas Farhan.
@uli
