VISI.NEWS|BANDUNG -Tekanan berat yang dialami Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2026 mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan kebijakan penghematan menyeluruh, termasuk perubahan gaya kerja dan fasilitas pejabat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kondisi fiskal tahun ini berada dalam situasi yang tidak ideal akibat berkurangnya pendapatan serta menumpuknya kewajiban keuangan.
Menurut Dedi, salah satu penyebab utama tekanan anggaran berasal dari berkurangnya dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa pemangkasan tersebut mencapai angka yang signifikan dan berdampak langsung pada ruang fiskal daerah. “Dana bagi hasil pajak kita berkurang Rp2,458 triliun, ditambah hampir Rp600 miliar kegiatan 2025 yang dibayar Januari 2026, jadi hampir Rp3 triliun terdampak,” ujarnya, Selasa, 6 Januari 2026.
Selain penurunan pendapatan, Jawa Barat juga masih harus menanggung berbagai beban rutin yang nilainya tidak kecil. Kewajiban tersebut antara lain cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional, biaya operasional sejumlah aset strategis, serta sisa tunggakan layanan kesehatan. “Kita masih mempunyai beban dana PEN hampir Rp600 miliar setiap tahun, kita harus membiayai Al Jabbar hampir Rp50 miliar setiap tahun, kita harus membiayai Kertajati hampir Rp100 miliar setiap tahun, dan kita juga masih memiliki tunggakan BPJS tinggal Rp300 miliar,” kata Dedi.
Di tengah tekanan tersebut, Pemprov Jawa Barat tetap menjaga agar sektor pembangunan tidak terpangkas. Dedi menyebut alokasi anggaran infrastruktur justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya untuk perbaikan jalan. “Anggaran jalan dari Rp3,5 triliun sekarang menjadi Rp4,5 triliun,” ujarnya.
Sebagai bentuk penyesuaian, pemerintah daerah memilih memangkas belanja internal yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat. Penghematan dilakukan dengan mematikan listrik gedung pemerintah pada waktu tertentu, membatasi kegiatan seremonial, serta memangkas anggaran jamuan tamu. “Sekarang tamu pemerintah cukup minum air putih, anggaran makan minum dari Rp3,5 miliar dipotong jadi Rp500 juta per tahun,” ucap Dedi.
Langkah penghematan juga dilakukan langsung oleh gubernur sebagai simbol kebijakan. Dedi menyatakan tidak lagi menggunakan fasilitas yang bersumber dari anggaran daerah. “Gubernur sendiri secara personal sudah menghapus baju dinas, sudah menghapus kendaraan dinas, dan tahun 2026 saya tidak menggunakan lagi dana perjalanan dinas pemerintah,” katanya.
Di sisi lain, Dedi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang tetap menunjukkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah. Ia menyebut pendapatan dari sektor tersebut masih menjadi tulang punggung keuangan daerah. “Di hari keenam tahun 2026, minat masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tetap tinggi,” ujarnya.
Dengan dukungan masyarakat dan kebijakan penghematan yang diterapkan, Dedi optimistis kualitas pembangunan tetap dapat dirasakan dalam waktu dekat. “Tahun depan masyarakat harus merasakan jalan lebih baik, lampu lebih terang, drainase tertata, dan CCTV terpasang di seluruh Jawa Barat,” katanya.@fajar
