Oleh Djamu Kertabudi
RENCANA pembangunan Gedung DPRD KBB ini sudah dirancang sejak Bupati Abubakar alm. Bahkan pada periode kedua kepemimpinan beliau sudah melakukan “launching” bahwa dana pembangunan gedung DPRD KBB ini sebesar 150 M yang bersumber dari 100 M bantuan keuangan gubernur, dan sisanya akan mengusahakan bantuan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Konon dana dari pusat belum ada tanggapan, sehingga kemungkinan sisanya dianggarkan pada APBD murni.
Realisasi pembangunan dilakukan saat Bupati Aa Umbara. Namun tidak memperoleh penjelasan dananya bersumber dari mana. Namun persoalan muncul sudah hampir satu tahun pembangunan Gedung DPRD mangrak ditengah jalan.
Lantas siapa yang bertanggungjawab ?. Apakah wan prestasi dari pihak kontraktor atau pemda ?. Penjelasan Plt. Bupati Hengky Kurniawan pada media, beliau mendapat kesulitan konsultasi dengan pihak gubernur. Akhirnya beliau mengambil kebijakan akan melanjutkan pembangunan gedung ini, dan diharapkan selesai akhir tahun 2021 ini.
Yang menjadi persoalan kekurangan dana sebesar 50 M ini konon akan mengambil dari upaya rasionalisasi anggaran SKPD Pemda KBB melalui mekanisme perubahan APBD KBB 2021 ini, yang sampai saat ini belum rampung dibahas DPRD. Padahal menurut ketentuan bahwa bulan September ini Perda APBD Perubahan harus sudah ditetapkan bupati setelah mendapat evaluasi Gubernur Jabar. Sehingga jelas menemui keterlambatan. Persoalan krusial, bahwa berdasarkan pedoman penyusunan APBD dari pemerintah pusat bahwa tahun ini masih harus fokus pada proses penanggulangan wabah Covid-19 disamping prioritas diarahkan pada pengalokasian anggaran kewenangan wajib daerah khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. Sedangkan pembangunan Gedung DPRD tidak termasuk kategori ini.
Pertanyaannya, apakah tidak lebih baik ada kesepakatan dengan DPRD bahwa kelanjutan pembangunan Gedung DPRD ini seyogyanya dilakukan melalui APBD 2022 ?. Saya kira akan lebih “fair”, mungkin. Wallohu A’lam. Wassalam. (Dr. Djamu Kertabudi, pemerhati masalah politik dan pemerintahan)
