Indra: Selama Enam Bulan Tidak Boleh Melantik, Ratusan Kursi Jabatan Banyak yang Kosong

Editor :
Pengurus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) usia 35 plus, Indra Gunawan./visi.news/ki agus.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS — Mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, ada penjelasan, Kepala Daerah atau Bupati tidak diperbolehkan melantik pejabat struktural 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah penetapan pasangan calon.

Artinya, dikatakan Pengurus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) usia 35 plus, Indra Gunawan, bakal ada puluhan atau mungkin bisa saja mencapai ratusan jabatan struktural di Kabupaten Bandung menjadi kosong, dikarenakan para pejabat sebelumnya sudah Pensiun, bahkan ada juga yang dikarenakan meninggal Dunia.

“Untuk lingkungan Dinas Pendidikan, Puskesmas dan Jabatan Struktural di Dinas lainnya, mungkin kurang lebih ada sekitar 100 – 200 jabatan yang kosong atau bisa saja lebih. Sementara saat ini, jabatan jabatan yang kosong tersebut diisi oleh Plt yang ruang lingkup kebijakannya pun terbatas,” katanya melalui telepon, Minggu (28/3/2021).

Dia tidak memungkiri, dengan adanya Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), bisa memberikan alternatif dalam mengisi kekosongan. Namun untuk keberlangsungan roda organisasi kepemerintahan, menurutnya kurang efektif bahkan tidak sehat. Sebab ada pembatasan di beberapa hal yang menjadi kewengan Plt, tidak seperti pejabat Definitif.

Kondisi seperti ini, dia menambahkan, tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena tidak Kondusif. Solusi dari permasalahan ini dengan segera melakukan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih, agar masalah kekosongan Kursi Jabatan di beberapa Instansi dapat segera diisi.

Dia sendiri merasa priharin dengan aparatur pemerintah lainnya, akibat ketelatan pelantikan harus terkena imbas. Sebab tidak bisa melakukan kerja sesuai dengan Tupoksinya.

Semua tahapan Pilbup Bandung tahun 2020 telah usai dilaksanakan, lanjut dia, meskipun harus mampir dulu di Mahkamah Konstitusi (MK), H. Dadang Supriatna (Kang DS) dan Sahrul Gunawan, tetap dinyatakan sebagai pemenang setelah gugatan Paslon No Urut 1 ditolak.

Baca Juga :  Vaksinasi Tahap I Nakes di Kabupaten Bandung Capai 97%

“Semoga saja pelantikan Kang DS dan Kang Sahrul di tanggal 26 April 2021 nanti, bisa berjalan lancar dan kondusif,” ujar dia.

Dengan demikian, Indra menuturkan, roda pemerintahan bisa berjalan dan ada pertanggung jawaban mengeluarkan anggaran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang dituturkan Kang DS sebelumnya, siap mengabdi kepada masyarakat dengan memberikan kinerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. @qia.

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Uus Laksanakan Reses di Gedung BLK Manggahang

Ming Mar 28 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS — Anggota DPRD Kab. Bandung dari Fraksi PKS, H. Uus Haerudin Firdaus, melaksanakan Reses Masa Sidang II tahun 2021 di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Manggahang Kecamatan Baleendah, Minggu (28/3/2021). Tujuan Reses ini dikatakan Uus sebagai upaya menampung, mewadahi, dan mengawal setiap aspirasi masyarakat untuk disampaikan Pemerintah Kabupaten […]