VISI.NEWS | BANDUNG — Ketegangan antara Iran dan Uni Eropa kembali memuncak setelah Teheran mengumumkan langkah balasan keras terhadap kebijakan baru blok Eropa itu. Dalam pidato yang disiarkan luas, Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf menyatakan bahwa tentara dari seluruh negara anggota Uni Eropa kini dianggap sebagai kelompok teroris oleh hukum Iran.
Keputusan kontroversial itu muncul setelah Uni Eropa resmi memasukkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) ke dalam daftar organisasi teroris beberapa hari lalu—sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak dan dianggap Teheran sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan negaranya.
“Dengan mencoba menyerang Garda Revolusi… orang Eropa sebenarnya menembak kaki mereka sendiri dan sekali lagi membuat keputusan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat mereka,” ujar Qalibaf dalam pidatonya di depan anggota parlemen Iran yang semuanya mengenakan seragam IRGC pada Minggu (1/2/2026).
Qalibaf menegaskan bahwa keputusan itu didasari oleh undang-undang Iran tentang tindakan balasan terhadap penetapan Garda Revolusi sebagai organisasi teroris. “Menurut Pasal 7 undang-undang… tentara negara-negara Eropa dianggap sebagai kelompok teroris,” katanya, seperti dikutip dari laporan Reuters pada Senin (2/2/2026).
Pengumuman ini tidak hanya berupa pernyataan simbolis. Qalibaf mengatakan bahwa Komisi Keamanan Nasional Parlemen akan membahas pengusiran atase militer negara-negara Uni Eropa, serta langkah selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Iran.
Reaksi di dalam ruangan parlemen pun memanas. Sejumlah anggota meneriakkan slogan politik yang keras setelah pidato Qalibaf berakhir, menunjukkan betapa emosionalnya respons terhadap keputusan Uni Eropa tersebut.
Pernyataan resmi dari IRGC juga menegaskan bahwa langkah Uni Eropa justru “memperkuat pendekatan konfrontatif” dan akan menyulitkan kesempatan untuk “interaksi dan kerja sama yang konstruktif.”
IRGC sendiri adalah pasukan elit yang dibentuk setelah Revolusi Islam Iran 1979 dengan tujuan melindungi sistem pemerintahan ulama Syiah. Organisasi ini kini memiliki pengaruh besar dalam bidang militer dan ekonomi di Iran.
Langkah balasan Iran ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional, di mana Amerika Serikat juga meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di Teluk dalam menghadapi sejumlah ancaman. Presiden AS pada periode ini, Donald Trump, sebelumnya telah mengeluarkan peringatan tegas kepada Iran terkait perjanjian nuklir dan penanganan protes domestik yang berujung kekerasan.
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pernyataan terpisah pada Minggu menekankan bahwa jika terjadi serangan terhadap Iran, konsekuensinya bisa meluas menjadi konflik regional—menggarisbawahi potensi eskalasi yang lebih besar dari krisis diplomatik ini.
Dengan kedua kubu yang bersikukuh mempertahankan posisi masing-masing, dunia kini mengamati bagaimana keputusan ini akan memengaruhi hubungan Iran dengan Uni Eropa dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah secara lebih luas. @kanaya
