VISI.NEWS | BANTEN – Menjelang pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan para pemangku kepentingan terkait melakukan survei kesiapan Operasi Lilin 2025 di Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (12/12/2025).
Kegiatan itu dipimpin Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi (Pol) Agus Suryonugroho, dan diikuti perwakilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat (Hubdat) dan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Jasa Raharja, Jasa Marga, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (Persero) atau ASDP, serta Marga Mandala Sakti.
Survei dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur, rekayasa lalu lintas, dan langkah mitigasi keselamatan di salah satu simpul transportasi yang selalu mengalami lonjakan penumpang serta kendaraan saat libur akhir tahun.
Direktur Jenderal (Dirjen), Hubdat Aan Suhanan, menekankan bahwa rapat koordinasi dan survei lapangan tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi isu selama periode Nataru.
“Rapat koordinasi ini penting untuk kolaborasi dan sinergi dalam mengelola operasi Nataru 2025/2026,” ujar Aan dikutip dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).
Aan menjelaskan bahwa terdapat dua isu utama yang perlu dicermati. Pertama, hasil survei menunjukkan adanya peningkatan pergerakan masyarakat selama libur Nataru 2025/2026.
Kedua, terkait faktor cuaca. Berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Desember-Januari merupakan puncak musim hujan dengan potensi bibit siklon yang dapat menimbulkan curah hujan tinggi, angin kencang, dan gelombang.
Aan menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama. Untuk itu, Korlantas Polri, Kemenhub, dan seluruh pemangku kepentingan telah menyiapkan berbagai strategi operasional guna mengantisipasi risiko tersebut.
“Strategi yang kami siapkan antara lain pembagian pelabuhan di sisi Pulau Jawa dan Sumatera, empat pelabuhan sudah kami persiapkan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Aan, Ditjen Hubdat juga menyiapkan delaying system karena karakteristik pelabuhan tidak memungkinkan kendaraan dipaksakan masuk ke dermaga.
“Intinya, standar operasional prosedur (SOP) dan pengelolaan arus lalu lintas darat maupun penyeberangan telah kami sinergikan. Negara hadir untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” jelasnya. @desi
