VISI.NEWS | JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan perizinan penyelenggaraan event internasional dan nasional di Indonesia memerlukan proses yang rumit. Sebagai contoh, penyelenggara MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), harus mengurus 13 surat izin dan rekomendasi untuk menggelar ajang balap tersebut. Meskipun sebenarnya izin-izin ini lebih tepat disebut sebagai surat rekomendasi, karena esensinya sama dengan perizinan.
Event MotoGP Mandalika memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Selain menghasilkan Rp4,3 triliun, ajang ini juga menyerap ribuan tenaga kerja dan melibatkan lebih dari 1.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, proses perizinan yang kompleks menjadi tantangan bagi penyelenggara.
Jokowi menjelaskan bahwa proses perizinan dimulai dari tingkat desa dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Ikatan Motor Indonesia (IMI), Polres, Polda NTB, Mabes Polri, dan RSUD NTB. Meskipun mengakui dampak positif event seperti MotoGP, Jokowi juga menyadari betapa beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia.
Untuk menggelar MotoGP Mandalika, penyelenggara harus mengurus 13 surat izin dan rekomendasi. Berikut adalah beberapa di antaranya:
Izin Lingkungan: Terkait dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat event.
Izin Pariwisata: Khususnya karena Mandalika merupakan destinasi pariwisata.
Izin Keramaian: Untuk menggelar acara dengan jumlah penonton yang besar.
Izin Kesehatan: Terkait kesehatan dan keselamatan peserta dan penonton.
Izin Lalu Lintas: Mengatur pengaturan lalu lintas selama event.
Izin Bangunan: Jika ada pembangunan infrastruktur baru.
Izin Penggunaan Lahan: Terkait penggunaan lahan untuk sirkuit dan fasilitas lainnya.
Semua izin ini harus diperoleh agar MotoGP Mandalika dapat berjalan dengan lancar.
@shintadewip
