Kapolri dan Harapan Publik

Editor H. Jaenudin Jen./visi.news/ist
Silahkan bagikan

Oleh H.Jaenudin.S.Sos

AKHIRNYA pada 27 Januari 2021 Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dilantik menjadi Kapolri, sekaligus sudah menyandang pangkat jenderal polisi, dan pelantikan, dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara. Sebelum dilantik, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, telah menjalani fit dan proper test, pada 20 Januari 2021 yang dilakukan Komisi III DPR RI di Jakarta dan dalam rapat paripurna DPR RI , secara aklamasi menyetujui Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Drs. Idzam Azis, M.Si.

Jenderal l Listyo Sigit Prabowo, merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden Ir. Joko Widodo. Road map Kapolri, menyertai fit dan proper test yang berisi grand strategy Polri, yaitu tranformasi menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responbilitas dan Transparansi Berkeadilan).

Presisi merupakan grand srategy baru yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dimana sebelumnya road map (Program kerja strategis Polri), di era Jenderal Polisi Purn. Profesor Mohammad Tito Karniavan Ph.D., dan dilanjutkan Jenderal Polisi Idham Azis. adalah Promoter (Profesional dan Modern), dan di era Tito Karinavan, Polri berhasil mengungkap berbagai kasus seperti teroris, narkoba dan berhasil mengantarkan bangsa Indonesia melaksanakan Pilpres 2020, dengan aman dan kondusif.

Dalam rangka merealisasikan road map (grand strategi Polri), yang dicanangkan oleh Kapolri baru Jenderal Polisi Listyo Sigit, telah menyusun program 100 hari kerja , yang berisikan 10 item yaitu :
1. Bertransformasi menjadi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan)
2. Polri yang lebih humanis melayani. Akuntabel dan mengdepankan keadilan.
3. Pembenahan kultur melalui revitalisI Ilinternal
4. Mengubah citra kekerasan berlebihan, arogansi anggota,
gaya hidup mewah
5. Menjaga keamanan yang menjunjung tinggi Ham
6. Mengubah kepolisian sektor (Polsek) menjadi sentra penyelesaian persoalan dan tidak lagi menjalankan peran penyidikan
7. Mengubah citra polisi lalu lintas yang lekat dengan penyalahgunaan wewenang mengganti tilang dengan sistem elektronik
8. Menjaga Ketertiban dan keamanan di tengah pandemi Covid-19
9. Memaksimalkan fungsi intelijen dalam mendeteksi ancaman gangguan keamanan/ketertiban
10. Menghidupkan komunitas, menjaga ketertiban dan keamanan.

Baca Juga :  Tebing Ketinggian 12 Meter Tiba-tiba Longsor Menutup Dua Rumah Warga, Tiga Orang Meninggal

Harapan publik

Apa yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Berkaitan dengan program 100 hari kerja dan road map Kapolri tentunya publik ingin melihat sejauh mana realisasinya. Ada beberapa persoalan yang menjadi sorotan.Diantaranya, Pam Swakarsa. Ini perlu pendalaman dan pengkajian khusus, karena di masyarakat ada semacam trauma, ketika terjadinya rangkaian peristiwa 12 Mei 1998, menjelang dan pasca runtuhnya kekuasaan Presiden Republik Indonesia ke 2 Suharto.

Saat itu, terjadi pertikaian antara Pam Swakarsa dan masyarakat pro demokrasi. Pam Swakarsa dibentuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia (Pangab) waktu yaitu Jenderal Wiranto, bersama jenderal lainnya. Dan akhirnya Pam Swakarsa setelah selesai Presiden Suharto, lengser. Mantan anggota Pam Swakarsa diserahkan kepada Polri dan disebut Kamra (Keamanan Rakyat). Akhirnya mereka berada dibawah tanggungjawab Polri yang tentunya menjadi beban khususnya berkaitan dengan anggaran. Akhirnya, pada tahun 2000 Kamra dibubarkan. Mereka ada yang masuk menjadi polisi, tenaga sekuriti perusahaan, hotel dan lainnya.
Jadi intinya, untuk pembentukan Pam Swakarsa perlu pengkajian secara mendalam dengan mendengarkan aspirasi publik.

Ketika dilakukan fit and proper test Calon Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa tugas polisi lalu lintas, hanya bertugas mengatur lalu lintas saja, tidak ada penilangan dan tilang akan dilakukan melalui kamera pengawas bagi para pelanggar ketentuan berlalu lintas ( ETL) selain pesan moral lainnya yang disampaikan Kapolri adalah penegakan hukum yang sama bagi semua warga negara Indonesia dengan tidak memandang kedudukan dan jabatan (rule of the law) karena selama ini terkesan dimasyarakat, hukum tajam kebawah dan tumpul ke bawah. Namun perlu diingat, dalam penegakan hukum bukan polisi saja yang terlibat, tetapi melibatkan pihak lain seperti jaksa, hakim dan pengacara.

Baca Juga :  Penjelasan Puasa Enam Hari Syawal seperti Puasa Setahun

Pakar hukum Profesor JE. Sahetapy mengatakan bahwa polisi adalah penegak hukum jalanan, sementara jaksa dan hakim adalah penegak hukum gedongan. Artinya, polisi bekerja keras dari mulai penyelidikan, penangkapan, penyidikan, pemberkasan sampai diajukan ke penuntut umum jaksa dan hakim berada dibelakang meja, kemudian jaksa melakukan penuntutan dan hakim memutus perkara.

Disinilah sebenarnya secara nyata penegakan hukum dilaksanakan.

Saat ini Indonesia masih dilanda wabah Covid-19. Kita dapat merasakan betapa sulitnya keadaaan saat ini, khususnya dalam bidang perekonomian, maka pemerintah telah, mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain dana bansos, maka jangan terulang lagi, ada korupsi dana bantuan bansos seperti yang yang dilakukan oknum pejabat atau penyelenggarakan negara lainnya. Kita bangga terhadap Korps Bhayangkara yang selalu hadir ditengah masyarakat baik upaya penegakan hukum dan pelayanan. Salah satunya aadala dalam upaya penegakan hukum terkait Undang – Undang No 6 tahun 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran Covid-19, melalui operasi yustitisi, bekerjasama dengan unsur terkait lainnya, seperti TNI, Satpol PP, dan Dishub, dan unsur terkait lainnya. Kita sepakat dengan apa yang disampaikan para wakil rakyat dan pakar pertahanan keamanan Profesor Muradi dalam wawancara disalah satu televisi swasta yang menyampaikan bahwa Polri pasca reformasi adalah salah satu lembaga yang paling cepat melakukan perubahan dibanding dengan instansi lain. Namun kita masih prihatin bahwa di dalam Korps Bhayangkara masih ada oknum – oknum yang berbuat tidak terpuji yang memiliki jabatan, seperti melakukan gratifikasi dan korupsi, diantaranya pemotongan uang hibah, suap dan pungutan liar (pengembangan karir, jabatan dan sekolah). Idealnya mereka harus memberikan contoh, dan tauladan kepada bawahannya, karena sikap seperti ini pada akhirnya merusak citra kepolisian dan membuat prihatin di tataran grasroot / anggota, karena yang sering berhadapan dengan masyarakat adalah para pelaksana petugas dilapangan. Khususnya lini terdepan, seperti Polsek dan Polres, Polresta dan Polrestabes sehingga apa yang dicanangkan Kapolri, bahwa Polsek tidak dibebani penyidikan, mendapat sambutan baik. Kemudian tak kalah penting adalah peran pengawasan, lebih ditingkatkan lagi karena disinyalir masih adanya segelintir oknum anggota yang masih bermain dengan narkoba. Sehingga apa yang disampaikan para pemimpin Polri (Kapolri), baik yang terdahulu dan saat ini, bahwa setiap anggota Polri akan ditindak tegas jika diketahui menggunakan narkoba, atau membackingi narkoba. Ini tentunya mendapat dukungan penuh dari publik bahkan dari internal Polri sendiri. Bagi anggota Polri ditataran pelaksana lapangan berharap bahwa Kapolri baru, dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, termasuk masalah kesehatan. Artinya, ketika berobat di rumah sakit milik Polri, mendapat pelayanan yang prima.

Baca Juga :  Lawan Covid-19, Pemprov Jateng Masifkan Gedor Lakon Hingga Tingkat RT

Tak ada gading yang tak retak. polisi pun manusia. Tentunya masih banyak kekurangan , dan ingat bahwa baik dan buruknya polisi, adalah gambaran dari masyarakatnya. Akhirnya kita berharap apa yang dicanangkan Kapolri baru berbuah manis bagi Polri, bangsa dan negara. Bravo Bhayangkaraku.

Penulis, pemerhati polisi

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Meski Pandemi Covid-19, Warga RW 01 Bojong Kacor Tetap Gelar Pemilihan RT dan RW

Sen Feb 1 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS — Pemilihan Ketua RT dan RW di Bojongkacor Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan, Kab Bandung memang unik. Panitia Pil RT dan RW ini menggelar kegiatan ini dengan cara door to door. Tentu saja membuat warga agak sedikit aneh, sebab beda dari biasanya. Hal ini dilakukan panitia sesuai arahan pemerintahan […]