VISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai pemerintah belum optimal memanfaatkan data Karhutla Monitoring System (KMS) untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) meluas. Hal itu menyebabkan upaya antisipasi gagal dilakukan.
Selain itu, Alex menyoroti tidak berfungsinya helikopter water bombing milik BPBD Riau, sehingga pemadaman hanya mengandalkan personel darat dengan segala keterbatasannya.
“Kami mendoakan personel Manggala Agni beserta TNI, Polri, BPBD dan relawan lain yang berjuang memadamkan kobaran api di darat, tetap diberikan kesehatan oleh Allah yang maha kuasa. Dimana, semuanya telah berjibaku menjinakan kobaran api yang bahkan dilakukan dengan tongkat, karena tak tersedianya sumber air di sekitar lokasi Karhutla,” kata Alex, Minggu (20/7/2025).
Berdasarkan BMKG Pekanbaru, pada Sabtu (19/7/2025), terdapat 694 titik panas di Sumatera, dengan Riau menyumbang 259 titik atau hampir 40 persen. Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir menjadi penyumbang terbanyak dengan masing-masing 107 dan 95 titik panas.
Menurut Alex, kabut asap dari Riau bahkan telah terdeteksi hingga Malaysia pada Minggu siang dan sore, berdasarkan citra satelit.
Lanjutnya, KMS yang menggunakan teknologi Global Forest Watch Fires (GFW-Fires) mampu memberikan data real time dengan citra satelit resolusi tinggi untuk pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum Karhutla.
Namun, BP REDD+ sebagai pengelola KMS belum menunjukkan kinerja optimal tahun ini. Karhutla terjadi berulang setiap tahun, menimbulkan asap lintas batas, masalah kesehatan, dan protes negara tetangga.
“Saatnya, Badan Pengelola REDD+ membuktikan kehadirannya memang bermanfaat menunjang Asta Cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan,” tegas Alex.
“Saatnya pula, data BP REDD+ ini digunakan untuk penegakan hukum terkait Karhutla yang telah jadi langganan di Provinsi Riau,” sambungnya.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum tegas menggunakan data KMS, apalagi suhu di sebagian besar wilayah Sumatera saat ini mengalami peningkatan signifikan melebihi rata-rata 10 tahun terakhir. @givary
