VISI.NEWS | JAKARTA – Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri
Program iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dijalankan pemerintah dikhawatirkan menjadi ladang baru untuk praktik korupsi. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, menyatakan bahwa tak ada jaminan bagi warga bisa membeli rumah dari uang iuran yang dibayarkan lewat pemotongan gaji setiap bulan.
Beberapa poin penting terkait kekhawatiran ini:
Tidak Cukup untuk Membeli Rumah: Besaran potongan gaji untuk iuran Tapera selama bertahun-tahun belum tentu cukup untuk membeli rumah. Harga-harga properti akan terus mengalami perubahan, termasuk inflasi, sehingga uang yang terkumpul mungkin tidak mencukupi.
Potensi Penyimpangan: Uang iuran yang ditarik dari gaji bulanan pekerja berpotensi diselewengkan dalam proses pengelolaannya. Karena uang tersebut akan tersimpan dalam jangka waktu yang panjang, sulit untuk dipantau secara berkala.
Kasus Korupsi Sebelumnya: Agus mencontohkan kasus korupsi pada asuransi Jiwasraya dan Asabri. Para peserta dalam kasus-kasus ini telah menyetorkan iuran selama bertahun-tahun, namun negara tidak dapat menanggung kerugian yang dialami oleh para warga.
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan aturan terkait iuran untuk Tapera bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai swasta. Meskipun pembuat kebijakan telah menghitung secara matang sebelum meneken aturan tersebut, tetap ada pro dan kontra terkait kebijakan baru ini.
Hal serupa juga pernah terjadi ketika pemerintah memutuskan peserta BPJS Kesehatan non-Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendaftar, sedangkan iuran warga miskin ditanggung dengan prinsip gotong royong.
Semoga informasi ini membantu Anda memahami lebih lanjut tentang isu Tapera dan potensi risiko korupsi yang perlu diwaspadai.
@shintadewip
