VISI | Refleksi HUT ke-385 Kabupaten Bandung

Oleh Aep S. Abdullah

PERAYAAN Hari Ulang Tahun ke-385 Kabupaten Bandung yang disederhanakan oleh Dadang Supriatna memang memberi pesan kuat: empati di atas seremoni. Namun di balik keputusan itu, terselip ironi panjang yang belum pernah benar-benar selesai—kisah banjir Sungai Citarum yang terus berulang, lintas rezim, lintas anggaran, lintas janji.

Seolah-olah, setiap ulang tahun hanya mengganti dekorasi, bukan memperbaiki fondasi. Banjir tetap datang seperti tamu undangan yang tak pernah absen. Dan setiap kali itu terjadi, kita kembali pada narasi lama: bantuan darurat, kunjungan pejabat, dan janji perbaikan.

Masalahnya, Citarum bukan sekadar sungai. Ia adalah sistem kompleks sepanjang 297 kilometer yang melintasi banyak wilayah, menopang kehidupan jutaan orang, sekaligus menjadi saksi kegagalan tata kelola lingkungan selama puluhan tahun.

VISI | May Day: Refleksi Masa Lalu untuk Masa Depan Buruh Jawa Barat

VISI | Kiai: Dari Ladang ke Layar, dari Nadoman ke Narsisman

Pada era Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jabar, peringatan sudah disampaikan: pendekatan struktural seperti kirmir, normalisasi, dan pengerukan tidak cukup. Tahun 2012 program besar digulirkan, sempat berhasil menahan banjir pada 2013–2014, tapi kembali jebol pada 2015 dan 2016. Seperti menambal bocor dengan plester.

Aher bahkan secara terbuka meminta pemerintah pusat menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk program non-struktural: konservasi hulu, penataan lahan, hingga perubahan perilaku masyarakat. Sebab tanpa itu, infrastruktur hanya menjadi kosmetik mahal.

Data yang tersedia justru makin mencemaskan. Setiap tahun, sekitar 500.000 meter kubik sedimentasi mengendap di dasar sungai. Penurunan muka tanah mencapai 8,3 cm per tahun. Dan yang lebih mencengangkan: setiap hari sekitar 400 ton limbah ternak, 25.000 ton sampah domestik, dan 280 ton limbah industri mengalir ke sungai.

Dengan angka seperti itu, banjir bukan lagi bencana—melainkan konsekuensi matematis.

Di era Ridwan Kamil mencoba pendekatan baru melalui program Citarum Harum. Ia mengajukan Rp600 miliar ke pusat, dengan pembagian unik: setengah untuk operasional TNI sebagai satgas, setengah untuk pembangunan kolam retensi.

Namun bahkan dengan total anggaran penanganan banjir Jawa Barat yang disebut mencapai Rp10 triliun, hasilnya masih jauh dari harapan. Sungai tetap meluap, Bandung tetap terendam, dan warga tetap mengungsi.

Ironi yang sederhana: kita punya dana triliunan, tapi solusi masih setengah jalan.

Kini di era Dedi Mulyadi, narasi berubah lagi. Ia secara jujur mengakui bahwa banjir Citarum tidak mungkin diselesaikan oleh satu kepala daerah saja. Bahkan tidak oleh satu generasi kebijakan. Ia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat luas.

Pernyataan itu terdengar realistis—sekaligus mengandung pengakuan tak langsung: negara belum sepenuhnya mampu mengendalikan sungainya sendiri.

Dalam konteks ini, keputusan Dadang Supriatna memang relevan secara moral. Mengalihkan anggaran dari pesta ke penanggulangan bencana adalah langkah yang tepat.

Kita seperti terus memadamkan api tanpa pernah mencari sumber percikannya.

Namun di tengah stagnasi solusi itu, muncul satu gagasan konkret dari Dadang Supriatna: membangun jalur alternatif agar masyarakat Bandung Selatan tetap bisa beraktivitas saat banjir melumpuhkan akses utama. Salah satu usulan kuncinya adalah pembangunan flyover Bojongsoang hingga Buahbatu.

Gagasan ini bukan tanpa dasar. Kawasan seperti Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang selama ini menjadi titik lumpuh ketika banjir datang. Aktivitas ekonomi terhenti, mobilitas warga terputus, dan kerugian sosial-ekonomi berulang setiap tahun. Jalan alternatif menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan.

Namun seperti biasa, persoalannya kembali ke klasik: anggaran. Proyek flyover lintas kawasan ini jelas membutuhkan dana besar, jauh di luar kapasitas APBD Kabupaten Bandung. Artinya, keterlibatan pemerintah provinsi dan pusat menjadi keniscayaan.

Di sinilah ironi kembali muncul. Ketika solusi mulai dirancang di level daerah, eksekusinya kerap tersendat di level yang lebih tinggi. Koordinasi antarpemerintah masih menjadi titik lemah yang berulang.

Contoh konkret bisa dilihat pada pembangunan jembatan Dayeuhkolot dan Cijeruk. Proyek ini sempat dijanjikan oleh Dedi Mulyadi, namun dalam praktiknya justru diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung di bawah Dadang Supriatna. Sebuah fakta yang diam-diam menyimpan kritik: janji besar sering kali berakhir menjadi beban daerah.

Satirnya, solusi kecil dikerjakan daerah, sementara solusi besar menunggu restu pusat yang tak kunjung datang.

Padahal, jika flyover Bojongsoang–Buahbatu benar-benar terwujud, ia bisa menjadi game changer. Bukan menyelesaikan banjir, tetapi meminimalkan dampaknya terhadap kehidupan warga. Setidaknya, masyarakat tidak lagi sepenuhnya lumpuh setiap kali air naik.

Namun kembali lagi, infrastruktur hanya akan menjadi solusi parsial jika akar masalah Citarum tidak disentuh. Jalan bisa ditinggikan, tapi jika air terus meluap, maka kita hanya memindahkan masalah ke titik lain.

Di sinilah letak dilema pembangunan: antara solusi jangka pendek yang realistis dan solusi jangka panjang yang sering kali tak populer.

Perayaan HUT ke-385 yang sederhana seharusnya menjadi momentum refleksi kolektif. Bahwa Kabupaten Bandung tidak hanya butuh empati, tetapi juga keberanian untuk mendorong solusi lintas level pemerintahan.

Optimisme tentu boleh. Bahwa sinergi akan menguat, bahwa flyover akan terbangun, bahwa Citarum akan pulih. Tapi publik sudah terlalu sering mendengar janji serupa.

Mereka kini menunggu bukti—bukan seremoni, bukan retorika, tetapi proyek nyata yang selesai tepat waktu dan tepat sasaran.

Kabupaten Bandung hari ini memilih tidak berpesta. Tapi di balik itu, ada pekerjaan rumah besar yang belum selesai.

Dan selama Citarum masih meluap, setiap ulang tahun akan selalu terasa sama: sederhana di panggung, rumit di kenyataan.***