VISI.NEWS | JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memanggil Tool for Humanity (TFH), pengelola sistem WorldCoin dan World ID, guna meminta klarifikasi mendalam terkait aktivitas layanan digital mereka di Indonesia.
Dalam rapat klarifikasi yang digelar pada Rabu (7/5/2025), pembahasan utama mencakup kepatuhan hukum TFH, pengelolaan data pribadi, dan legalitas operasional sistem mereka.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa selama pertemuan berlangsung, TFH diminta menjelaskan alur bisnis, struktur ekosistem layanan, hingga praktik insentif dalam pengumpulan data biometrik, termasuk data retina.
“Adapun poin-poin utama yang dibahas dalam pertemuan itu meliputi penjelasan alur bisnis dan ekosistem produk TFH, penilaian atas kepatuhan TFH terhadap regulasi pelindungan data pribadi di Indonesia, termasuk praktik pemberian insentif finansial dalam pengumpulan data pribadi,” jelas Alex dalam konferensi pers, Jumat (9/5/2025).
Dalam klarifikasi tersebut, TFH mengakui telah mengumpulkan lebih dari 500 ribu data retina dari warga Indonesia sejak mulai beroperasi pada 2021.
Namun, izin resmi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baru diperoleh pada 2025. Karena itu, Kemkomdigi telah menghentikan sementara izin PSE TFH, dan semua aktivitas pemindaian retina di Indonesia kini sudah dihentikan.
“Saat ini TFH telah menghentikan seluruh aktivitas pemindaian retina yang sebelumnya dilakukan oleh enam operator mereka di Indonesia,” ujar Alex.
Pihak Kemkomdigi kini tengah mendalami legalitas teknis, termasuk hubungan antara World ID dan identitas digital nasional. Evaluasi lanjutan terhadap kebijakan privasi dan mekanisme perlindungan data anak juga menjadi bagian dari penyelidikan.
Kemkomdigi menegaskan bahwa hasil rapat ini akan dikaji lebih lanjut sebelum keputusan resmi diumumkan dalam waktu dekat. Sementara itu, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap layanan digital yang mencurigakan dan memastikan penyelenggara telah terdaftar secara resmi di sistem pemerintah. @ffr
