Ketua Komisi A: Teguran Mendagri Kepada Bupati Bandung Terkait Netralitas ASN/PNS

Editor :
Ketua Komisi A DPRD Kab. Bandung dari Fraksi DPRD Kab. Bandung, Erwin Gunawan, didampingi anggotanya, Acep Ana, dari Fraksi PKB./visi.news/ki agus.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS — Menyikapi masalah teguran Mendagri kepada Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, Ketua Komisi A DPRD Kab. Bandung dari Fraksi PDI Perjuangan, Erwin Gunawan, mengatakan, kalau hal itu berkaitan dengan seputaran netralitas ASN/PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 9 Desember 2020 nanti.

Adanya teguran tersebut, lanjut dia, merupakan sebuah motivasi agar tidak terjadi keterlibatan ASN/PNS dalam penyelenggaraan pilkada. Untuk itu diharapkan pihak instansi terkait bisa turut berperan serta dalam menertibkan permasalahan tersebut. Dan bila memang ada terbukti, bisa segera dilakukan tindakan.

“Terlepas dari sanksi yang akan dikenakan terhadap mereka, tujuannya sama yaitu menciptakan demokrasi yang jujur dan adil,” katanya di ruangannya, Senin (2/11/2020).

Erwin yakin dengan adanya teguran itu, akan menciptakan pemilih yang berkualitas yang memilih pemimpin yang berkualitas. Dengan alasan tidak terjadi intervensi terhadap ASN/PNS untuk andil dalam peraihan perolehan suara.

ASN/PNS yang tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, dikemukakan Erwin, mempunyai hak pilih untuk memilih dengan alasan sebagai warga negara untuk melaksanakan haknya. Untuk itu jelas divisualisasikan kalau ASN/PNS keterlibatannya hanya sebatas memilih bukan melakukan dukungan secara langsung atau tidak langsung.

Dia mengharapkan masyarakat memilih atas dasar hati sanubari untuk menentukan pilihannya, siapa yang layak dipilih untuk menjadi pimpinan daerah yang pantas dan berkualitas. Dan itu jelas akan berkesinambungan terhadap masa depan daerahnya.

Implemetasinya dalam permasalahan tersebut, lanjutnya, pihak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa memaksimalkan kinerjanya secara signifikan. Terutama dalam sikap memberikan tindakan tegas bila memang ada indikasi-indikasi kejanggalan dilapangan.

Erwin mengkwatirkan, akan terjadi masyarakat yang golput. Diakuinya itu juga merupakan pilihan masyarakat karena berbagai faktor, diantaranya karena pandemi covid 19, jenuh, atau tidak ada pilihan sama sekali. Jelas hal itu akan mengurangi jumlah pemilih sehingga bisa merugikan Pasangan Calon (Paslon) pada pelaksanaannya nanti.

Baca Juga :  Bakti Sosial, Unit Lantas Polsek Cicalengka Polresta Bandung Bagikan Puluhan Sembako Kepada Tukang Ojeg.

“Kami yakin masyarakat Kabupaten Bandung sudah dewasa dalam berpolitik dengan bisa menentukan mana yang layak dan pantas untuk dipilih,” ujarnya.

Namun kedewasaan tersebut, ungkap dia, masih perlu pembenahan-pembenahan berupa tindakan lanjutan dari instansi terkait. Kalau perlu kembali lakukan sosialisasi dan arahkan masyarakat untuk melaksanakan haknya sebagai pemilih.

Dia menegaskan, memilih berarti turut berperan aktif dalam menentukan masa depan daerahnya. Tapi jangan sampai masyarakat memilih karena terpaksa atau dipaksa termasuk merasa berhutang budi. @qia.

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bawaslu Amankan Paket Sembako, Diduga Money Politic

Sen Nov 2 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS — Sebanyak 150 paket sembako yang diduga barang bukti politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon (Paslon) diamankan Bawaslu di Kertasari, Kamis (29/10). Pembagian itu memanfaatkan fasilitas Posyandu sebagai penerima paket sembako. Bawaslu menyita barang itu dan akan ditindaklanjutinya. Hak itu diungkapkan Koordinator Divisi Pengawasan dan […]