VISI.NEWS | JAKARTA – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mengkritik keras usulan yang dilontarkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan pinjaman online (pinjol). Menurut KMHDI, saran tersebut bisa berdampak domino dan berpotensi menjadi bom waktu bagi mahasiswa di masa mendatang.
“Jika pinjol digunakan untuk membayar uang kuliah, ini akan menjadi jebakan berbahaya bagi mahasiswa. Beban risiko yang ditanggung sangat besar karena mereka harus membayar bunga yang tinggi, sementara banyak mahasiswa tidak memiliki kemampuan finansial untuk melunasinya,” kata Bendahara Umum PP KMHDI Bayu Pangestu seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (9/7/2024). “Hal ini mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan peluang kerja yang memadai. Sederhananya, mengajak mahasiswa berpikir sempit,” kritik Bayu.
Bayu juga mencatat, usulan tersebut merupakan bentuk logical fallacy atau kesesatan berpikir. Sebab seolah-olah, pemerintah lepas tangan dengan permasalahan soal pendanaan pendidikan. “Persoalan pendidikan harus ditangani serius, karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Bangsa ini perlu belajar dari negara tetangga seperti Australia mengenai sistem pembiayaan kuliah, seperti student loan yang hadir memberikan solusi bagi mereka yang ingin melanjutkan studi Strata 1, 2, 3, bahkan diploma,” ungkap Bayu.
Untuk itu, saran Bayu, pengelolaan pendidikan di Indonesia diisi oleh individu-individu yang progresif dan melek terhadap kemajuan pendidikan, agar dapat membangun negara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Dengan kritik ini, KMHDI berharap Menko PMK dapat menarik ucapan yang dilontarkan mengenai penggunaan pinjol untuk membayar UKT dan mencari solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan untuk masalah pendidikan di Indonesia,” dia menandasi.
@shintadewip
