Komisi I: Digitalisasi Desa Di Jabar Harus Diperbanyak

Editor DPRD Provinsi Jawa Barat menilai, pengembangan desa digital seperti yang berada di Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung harus diperbanyak./via dprd.jabarprov.go.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | KAB. BANDUNG – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menilai, pengembangan desa digital seperti yang berada di Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung harus diperbanyak.

Dari beberapa desa yang dikunjungi mulai desa di Kabupaten Subang, Garut dan Tasikmalaya khususnya Desa Cibiruwetan merupakan salah satu yang paling maju, namun demikian, kemajuan program desa seperti di Desa Cibiruwetan ada sentuhan dan campur tangan pemerintah daerah provinsi akan membaggakan.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahab Sihabudin menyebutkan, Desa Cibiruwetan merupakan konsep desa yang realisasinya paling maju dan unik. Sebab, dari beberapa desa digital di Jabar, desa ini sudah siap dengan digitalisasinya.

“Ini sangat membanggakan, khususnya bagi masyarakat desa yang ada di Jabar harus turut mensukseskan desa digital ini sebagai kemajuan daerah pedesaan,” ujar Ahab di Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (25/11/2021), dilansir VISI.NEWS dari laman dprd.jabarprov.go.id.

Ahab menambahkan, adanya inovasi-inovasi yang dipadukan akan menciptakan inovasi baru. Sehingga akan sangat menunjang bagi desa dalam mengembangkan teknologi digitalisasi. 

“Inovasi yang terbarukan inilah yang menjadi terobosan bagi kemajuan desa,” katanya.

Dia berharap agar pengelolaan desa sejenisnya diperbanyak, baik itu antar desa yang melakukan studi banding maupun dari desa yang sudah maju memberikan penyuluhan kepada desa tertinggal.

“Tentunya peranan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam aspek pelayanan, pelatihan dan pengelolaan desa digital,” ucapnya.

Dia mengatakan, salah satu produk digital yang menonjol adalah aplikasi bernama Simpel (Sistem Pelayanan) Desa yang bisa diunduh melalui aplikasi oleh masyarakat. Aplikasi berbasis telepon pintar tersebut memungkinkan masyarakat mengakses sejumlah pelayanan, mulai administrasi sampai pengembangan ekonomi.

Baca Juga :  Sandiaga Uno Pimpin Minister Talk di Global Tourism Forum 2021

“Misalnya masyarakat dipermudah dengan adanya aplikasi Simpel Desa, masyarakat yang ingin mengajukan kebutuhan surat-menyurat hanya tinggal menekan tombol permohonan melalui aplikasi tersebut,” katanya.

Bahkan, katanya, apabila surat yang dibutuhkan sudah tercetak, masyarakat juga bisa memilih proses pengambilan. Bisa diambil langsung sendiri, atau menggunakan jasa ojek untuk dikirimkan ke rumahnya.

“Jadi bisa juga memberdayakan potensi ekonomi lain, yaitu jasa antar oleh tukang ojek,” tandasnya.
@fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Pemerintah Siap Perbaiki UU Cipta Kerja

Sab Nov 27 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Pemerintah mematuhi dan menghormati putusan MK terkait judicial review atas Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ingin memunculkan ketidakpastian, pemerintah pun cepat merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pembentuk undang-undang (UU)—pemerintah dan DPR—untuk melakukan perbaikan UU nomor 11 tahun 2020. Lembaga tinggi negara itu juga memutuskan […]