VISI.NEWS | JAKARTA – Rencana pengiriman pasukan TNI ke Jalur Gaza di bawah skema Board of Peace memunculkan catatan tegas dari Komisi I DPR RI. Alih-alih sekadar mendukung stabilisasi kawasan, parlemen meminta pemerintah memastikan penugasan prajurit Indonesia murni untuk misi kemanusiaan dan berada dalam mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan kepentingan politik pihak tertentu.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menegaskan batasan tersebut saat ditemui di Makassar, Selasa (17/2). Ia menyatakan TNI tidak boleh terseret dalam agenda militer atau kepentingan yang bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.
“Jadi kita rekomendasikan itu hanya membantu di medis dan zipur [zeni tempur], atau rehab-rekon,” kata Syamsu Rizal, yang akrab disapa Daeng Ical, di kantor PKB Sulsel.
Menurutnya, satu brigade TNI memang telah menjalani pelatihan untuk masuk dalam International Stabilization Force (ISF). Namun, Komisi I meminta ada kejelasan batas wilayah tugas dan segmen operasi sebelum prajurit diberangkatkan.
“Komisi I sudah mensyaratkan, yang pertama memastikan dulu sebelum pengiriman, apa-apa yang menjadi tugasnya. Jadi ada crossline yang jelas, ada debarkasi, baik wilayah maupun tugas segmen,” ujarnya.
Ia juga menekankan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace—yang melibatkan Amerika Serikat dan sejumlah negara lain—harus memiliki legitimasi internasional yang kuat. “Kami meminta adalah merekomendasikan sedapat mungkin memastikan bahwa keberangkatan ini, karena mandat PBB, bukan mandat yang lain saja,” tegasnya.
Syamsu Rizal mengingatkan, jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip bebas aktif yang dianut Indonesia, maka opsi untuk tidak melanjutkan keterlibatan tetap terbuka.
“Kalau bertentangan dengan prinsip bebas aktif dan visi kita Indonesia, sikap kita Indonesia tidak jadi dikirim. Bahkan presiden juga sudah menegaskan bahwa kalau memang bertentangan kita keluar (dari Board of Peace),” katanya.
Sementara itu, dari internal TNI, persiapan teknis disebut masih berjalan dan belum ada keputusan politik final. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Donny Pramono, menjelaskan bahwa brigade komposit berjumlah 8.000 personel telah disiapkan dalam format Satgas Perdamaian dan Kemanusiaan.
“Berdasarkan info yang kami dapatkan, sampai saat ini belum ada keputusan politik negara mengenai tanggal keberangkatan TNI ke Gaza,” ujar Donny, Senin (16/2).
Ia memaparkan sekitar 1.000 personel ditargetkan dalam kondisi siap berangkat awal April 2026, sementara seluruh elemen 8.000 personel diharapkan siap paling lambat akhir Juni 2026. Namun, status “siap berangkat” tidak berarti sudah ada jadwal keberangkatan pasti.
“Namun, jadwal keberangkatan tetap sepenuhnya menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan RI, Rico Ricardo Sirait, meminta publik menunggu hasil Konferensi Tingkat Tinggi Board of Peace di Washington pada 19 Februari. Presiden Prabowo Subianto telah mengonfirmasi kehadirannya dalam forum tersebut.
“Tunggu ini (kegiatan di BoP) ya,” kata Rico singkat.
Sorotan publik terhadap pengerahan ISF menguat karena salah satu mandat yang beredar mencakup pengawasan hingga pelucutan senjata Hamas. Namun Kementerian Luar Negeri RI menegaskan keterlibatan Indonesia bukan untuk misi tempur.
Dalam pernyataan resminya, Kemlu menyebut, “Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi.”
Dengan berbagai catatan dan prasyarat itu, rencana pengerahan TNI ke Gaza kini bukan hanya soal kesiapan pasukan, melainkan juga tentang konsistensi Indonesia menjaga prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks. @kanaya
