VISI.NEWS| JAKARTA – Di balik pergantian pejabat di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, tersimpan cerita tentang aturan, tanggung jawab, dan upaya menjaga integritas dalam pemerintahan.
Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah, resmi kembali ke institusi kepolisian setelah mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan ini diambil bukan karena kinerja, melainkan karena penyesuaian terhadap aturan yang berlaku.
“Aturan dari MenPAN-RB kan memang tidak boleh dari kepolisian. Jadi, mereka dikembalikan kepada instansinya. Dikembalikan kepada kepolisian,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Bagi publik, pergantian ini menjadi pengingat bahwa birokrasi tidak hanya soal posisi, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi. Meski dinilai memiliki kinerja yang baik, Azis tetap harus mengikuti aturan yang mengatur asal institusi pejabat.
“Kinerjanya bagus. Kinerjanya bagus sekali,” kata Ara. Rabu (29/4/2026).
Di tengah perubahan tersebut, roda organisasi tetap berjalan. Posisi yang ditinggalkan langsung diisi oleh pelaksana tugas untuk memastikan program pemerintah tidak terhambat.
Roberia yang ditunjuk sebagai Plt Dirjen menegaskan bahwa kementerian ingin menunjukkan komitmen terhadap aturan hukum yang berlaku. Ia juga mendapat amanah untuk memastikan program pembangunan berjalan transparan dan bebas dari praktik yang merugikan.
Bagi masyarakat, pergantian ini mungkin terlihat sebagai dinamika internal. Namun di balik itu, ada harapan bahwa setiap kebijakan dan program dijalankan dengan prinsip yang bersih dan akuntabel.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan, konsistensi terhadap aturan menjadi fondasi penting. Dari satu keputusan, muncul pesan bahwa kepatuhan dan integritas tetap menjadi prioritas dalam menjalankan amanah publik.
@Ihda
