VISI.NEWS | BANDUNG – Gelombang demonstrasi besar yang mengguncang Iran dan telah menelan ratusan korban jiwa bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Kerusuhan yang kini meluas ke berbagai kota justru menjadi akumulasi dari krisis ekonomi berkepanjangan yang sejak lama diperingatkan para analis, ekonom, dan media domestik Iran sendiri.
Ketidakpuasan publik dipicu oleh lonjakan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang dalam beberapa kasus mencapai 70 persen. Tekanan ekonomi ini mendorong masyarakat turun ke jalan bukan semata karena kegelisahan politik, melainkan akibat kondisi hidup yang semakin terjepit. Banyak warga menghadapi kantong kosong, tagihan yang menunggak, serta semakin sulitnya memperoleh barang kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut diperparah oleh kekeringan yang berlangsung selama bertahun-tahun dan buruknya pengelolaan pasokan air, yang berdampak langsung pada produksi pangan lokal. Di saat yang sama, pemadaman listrik berkepanjangan dan lemahnya pasar tenaga kerja memperburuk situasi sosial, terutama bagi kelas pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Sesungguhnya, tanda-tanda keruntuhan ekonomi Iran telah terlihat jauh sebelum gelombang kerusuhan pecah. Pada 2025, sejumlah laporan menyebut negara itu telah terperosok ke dalam krisis struktural akibat puluhan tahun salah urus ekonomi. Devaluasi mata uang nasional menjadi indikator paling nyata dari memburuknya kondisi tersebut. Nilai tukar dolar Amerika Serikat di pasar bebas Iran yang berada di kisaran 60.000 toman pada awal pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian kini telah melampaui angka 100.000 toman.
Media pemerintah Iran, Jahan Sanat, secara terbuka mengakui dampak krisis nilai tukar tersebut dengan menyatakan, “Nilai tukar rial terhadap dolar pada tahun kalender Persia 1403 mencapai titik terendahnya. Devaluasi rial yang parah telah membuat masyarakat marah dan bingung.” Pelemahan tajam mata uang nasional ini tidak hanya memicu inflasi tinggi, tetapi juga menyeret pasar keuangan Iran ke dalam ketidakpastian yang semakin dalam.
Dampak krisis ekonomi juga mulai menggerogoti sektor industri. Survei yang dilakukan kelompok peneliti ekonomi Donyaye Eghtesad 62 memperingatkan bahwa Iran tengah bergerak menuju deindustrialisasi. Dalam laporannya disebutkan, “Salah urus ekonomi, ditambah dengan kebijakan yang restriktif, telah membawa Iran ke jalur deindustrialisasi.” Laporan yang sama menambahkan, “Ketidakstabilan kebijakan ekonomi, intervensi pemerintah di pasar, dan kegagalan menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif telah sangat melemahkan basis industri negara.”
Pusat Penelitian Parlemen Iran turut menyoroti dampak langsung krisis terhadap kehidupan masyarakat. Lembaga ini mencatat bahwa tekanan inflasi yang terus-menerus telah dengan cepat mengikis daya beli rumah tangga. Penurunan daya beli tersebut menyebabkan stagnasi pasar konsumen dan mendorong industri domestik ke ambang kehancuran, sekaligus memperbesar risiko penutupan pabrik dan meningkatnya pengangguran.
Krisis ekonomi Iran tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang sanksi internasional. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran berada di bawah embargo negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Tekanan semakin meningkat pada 2006 ketika PBB memberlakukan sanksi terkait program nuklir Iran, lalu mencapai puncaknya pada periode 2010 hingga 2020 di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang menargetkan sektor finansial dan energi Iran.
Pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1929 memperketat pembatasan ekonomi dengan melarang transaksi tertentu dan membatasi ekspor minyak Iran. Kebijakan tersebut mengguncang fondasi ekonomi Teheran, mempersempit akses keuangan internasional, dan memperdalam krisis dalam negeri. Kini, krisis yang selama bertahun-tahun hanya tercatat dalam laporan dan peringatan resmi itu telah menjelma menjadi kemarahan massal di jalan-jalan Iran. @kanaya
