VISI.NEWS | JAKARTA – Komisi X DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Mei 2025. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkecil ketimpangan akses pendidikan, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Perkuat Digitalisasi hingga ke Pelosok, Senjata Ampuh Tekan Ketimpangan Pendidikan‘, yang digelar di Kompleks Parlemen, Kamis (8/5/2025).
“Mendorong agar Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, dan mitra kerja lainnya memprioritaskan pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat, dan pelatihan guru berbasis digital,” ujar Lalu dalam diskusi virtual.
Komisi X juga mendorong sinergi antarpihak, termasuk pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat, untuk memperluas akses teknologi melalui kerja sama, seperti program CSR atau kolaborasi dengan penyedia internet dan platform edtech.
Lebih lanjut, Lalu menekankan pentingnya pelatihan bagi guru, siswa, dan orang tua agar mereka tak hanya memiliki akses teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara efektif.
Lalu mengatakan kompetensi guru juga jadi fokus, termasuk melalui program PPG, Guru Penggerak, atau pelatihan mandiri digital.
Ia menegaskan bahwa Komisi X DPR akan terus memantau efektivitas implementasi program seperti Digitalisasi Sekolah, Merdeka Belajar, dan Platform Merdeka Mengajar.
“Komisi X DPR akan terus memberikan masukan berbasis temuan lapangan di dapil masing-masing, khususnya dalam hal kendala digitalisasi,” tegasnya. @givary
