VISI.NEWS – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Gerindra yang juga Anggota Komisi B, H.Dedi Saepul Rohman, S.H.,menilai banyak program usaha kecil menengah (UKM), khususnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan (diklat) yang belum maksimal diserap masyarakat. Misalnya, program pendidikan dan pelatihan pada leading sektor di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.
Hal itu diungkapkan H.Dedi Saepul Rohman saat melaksanakan reses atau menyerap aspirasi dengan menghadirkan puluhan warga di Gedung Olah Raga (GOR ).Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Rabu siang (24/3/2021).
Menurut H.Dedi Saepul Rohman,dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu dengan sasaran menciptakan kemandirian ekonomi menghadapi pasca Pandemi covid’19. Disamping itu, meningkatkan kemampuan masyarakat supaya berdayasaing. Hal itu bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dengan memiliki kemampuan di bidang UKM.
“Banyak program UKM yang belum maksimal diserap masyarakat, di antaranya pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang UKM,” kata H.Dedi Saepul Rohman kepada wartawan VISI.NEWS usai reses.
Legislator dari Komisi B DPRD Kabupaten Bandung ini mengungkapkan, untuk anggaran pelatihan itu sebenarnya sudah tersedia di dinas terkait, namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga belum optimal terserap masyarakat.
“Yang berkaitan dengan program UKM itu, di antara pelatihan tata boga, tata rias, pelatihan kemasan, pelatihan manajemen keuangan dan pelatihan lainnya. Dengan adanya program pelatihan itu dapat mendukung ketahanan pelaku usaha atau UKM di tengah pandemi Covid-19,” ungkap anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Gerindra ini.
Dedi Saepul Rohman berharap kepada dinas terkait atau kepada leading sektor terkait untuk lebih gencar melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan UKM tersebut.
“Sosialisasi ke bawah harus lebih jelas dan informasinya harus sampai ke masyarakat,” harapnya.
Disamping itu, Dedi Saepul Rohman juga berharap dengan adanya sosialisasi pendidikan dan pelatihan itu dibarengi dengan minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan UKM.
“Soalnya, kalau sosialisasi sampai ke masyarakat dan masyarakatnya tak berminat, tetap saja tak akan berjalan dalam upaya merealisasikan program pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan pelatihan UKM,” ungkapnya.
Dikatakannya, kalau masyarakatnya tak berminat, nanti pesertanya pun asal-asalan dalam mengikuti pelatihan UKM tersebut. Apalagi jika pesertanya bukan yang minat murni untuk mengikuti pelatihan sehingga dalam pelaksanaan pelatihan itu tak maksimal karena pesertanya tak berpikir ingin maju.
“Jadi program pemerintah itu harus singkron dengan keinginan masyarakat yang ingin maju dan berkembang dalam program UKM tersebut. Supaya program pemerintah itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Terkait dengan pelaksanaan pelatihan itu, dikatakan Dedi Saepul Rohman, harus disosialisasikan hingga ke tingkat RT, RW dan desa dan dilanjutkan kepada masyarakat secara umum. Karena ujung tobalnya ada di RW dan desa dengan memiliki peranan yang sangat penting, salah satunya menjadi peserta musrenbang maupun reses.
“Ketika RW mendapat informasi dari desa atau pemerintahan bisa disampaikan langsung kepada masyarakat. Melalui pelaksanaan musrenbang itu, merupakan salah satu fasilitas untuk pengadaan pelatihan tata rias, tata boga dan pelatihan lainnya,” ucapnya. @bud
