Oleh Djamu Kertabudi

PROSES seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Bandung sudah memasuki tahapan Uji Kompetensi (assessment) yang dimulai pada 27 s/d 28 Mei 2021. Sebelumnya, hasil verifikasi administratif, dari 11 calon, yang lolos 10 calon Sekda. Reaksi publik cukup responsif menyikapi proses seleksi ini, bahkan ada yang berasumsi hasilnya sudah dapat diprediksi

Karena faktor tertentu. Namun ada yang berkomentar minor terhadap calon yang moyaritas berasal dari lingkungan Pemda Kab. Bandung yang menyeret ke ranah politik. Dengan menyebutkan “mereka binaan rezim lama”. Sangat memperihatinkan tentunya. Kalau mau “fair” tidak ada satu calon pun baik berasal dari dalam maupun dari luar Pemda Kab. Bandung yang tidak dibawah binaan rezim lama. Mata rantai sentimen politik paska Pilkada 2020 harus diputus habis. Karena kalau dipelihara akan menimbulkan persoalan tersendiri di birokrasi Pemda Kab. Bandung, bahkan akan keluar jalur kaidah yang harus ditegakkan yaitu sistem merit.

Sistem merit merupakan “harga mati” yang harus menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam melakukan pembinaan pegawai. Bila hal ini dilanggar, ketentuan menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan pemerintah pusat dapat mencabut atau menarik kembali wewenang kepala daerah dalam kapasitas Pejabat Pembina Kepegawaian.

Saya berkeyakinan hal ini tidak akan terjadi di Pemda Kab. Bandung, karena Bupati Bandung HM Dadang Supriatna sudah berkomitmen dengan jelas dan tegas bahwa “waktunya bersama menatap kedepan dalam mewujudkan Kab. Bandung Bedas yang lebih maju”. Wallohu A’lam. Wassalam.

(Dr. H. Djamu Kertabudi, pemerhati politik dan pemerintahan)