VISI.NEWS | JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera melapor apabila terdapat kendala pembayaran cukai dalam pengadaan alat-alat yang dibutuhkan untuk pemulihan bencana di wilayah Sumatera. Ia menegaskan, hambatan administratif tersebut akan langsung ditangani agar tidak menghambat proses penanganan bencana.
Purbaya menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Sabtu (10/1/2026). Ia menyatakan, Kementerian Keuangan siap melakukan bypass terhadap kewajiban cukai apabila peralatan penanggulangan bencana, termasuk kapal keruk, terkendala aturan kepabeanan.
Pernyataan tersebut merespons adanya penagihan cukai senilai Rp 30 miliar atas pemindahan kapal keruk dari kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kapal tersebut dibutuhkan untuk mengeruk lumpur di permukiman warga, jalan, serta sedimentasi sungai pascabanjir.
Purbaya mengaku heran dengan kebijakan penarikan cukai terhadap alat yang digunakan untuk misi kemanusiaan. Menurutnya, pengenaan pajak dalam kondisi darurat sudah tidak relevan dan justru menghambat upaya bantuan.
“Begitu laporan sampai saya, langsung saya bilang, udah abolish (hapus -red) saja. Jadi kapalnya sudah jalan ke sini nggak usah bayar cukai. Nanti kalau sudah selesai nanti dibalikin ke sana lagi. Saya bingung mau bantu saja mesti bayar,” ujarnya.
Ia menilai pemajakan terhadap alat bantuan bencana sebagai kebijakan yang berlebihan. Karena itu, Purbaya meminta agar ke depan seluruh kebutuhan alat berat atau sarana pendukung penanganan bencana dapat segera dikoordinasikan tanpa hambatan fiskal.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar normalisasi sungai pascabanjir di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya tidak hanya mengandalkan alat berat darat, tetapi juga menggunakan kapal keruk. Usulan tersebut sejalan dengan penugasan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran TNI untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan lingkungan terdampak bencana.
Tito menyebut pemerintah akan mendata sungai-sungai yang perlu dinormalisasi guna mencegah bencana susulan serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
@ffr
