VISI.NEWS | BAKU – Proses negosiasi terkait pendanaan iklim dalam Konferensi Para Pihak (COP29) berjalan sengit dan penuh tantangan. Pembahasan mengenai New Quantitative Cumulative Climate Goals (NQCG) memasuki hari kelima dengan perdebatan sengit antar delegasi dari berbagai negara. Negara-negara berkembang, yang tergabung dalam Kelompok G77+China, menuntut alokasi dana iklim global sebesar US$1,3 triliun setiap tahun hingga 2030, sementara negara maju menuntut pembahasan lebih rinci mengenai cakupan dan dasar pendanaan.
Usulan Negara Berkembang:
Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mengusulkan bahwa total anggaran pendanaan iklim global harus mencapai angka yang jauh lebih besar. G77+China yang terdiri dari sekitar 138 negara, meminta alokasi dana sebesar US$1,3 triliun per tahun, yang dianggap cukup untuk mendanai kebutuhan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Selain itu, negara-negara paling tidak berkembang (LDC) yang berjumlah 48 negara menuntut sekitar US$290 miliar, sedangkan negara-negara pulau kecil yang rentan terhadap perubahan iklim (AOSIS) menginginkan US$39 miliar.
Dalam pernyataannya, Ketua Delegasi India, Naresh Pal Gangwar, yang mewakili G77 di Forum Menteri Keuangan COP29, menekankan bahwa negara maju harus berkomitmen untuk menyediakan dana ini tanpa syarat yang memberatkan. Ia menegaskan pentingnya pendanaan iklim yang bersifat hibah, pinjaman lunak, dan bantuan non-utang untuk negara berkembang.
Penolakan Negara Maju:
Namun, negara-negara kaya, yang menjadi donor utama dalam pendanaan iklim, lebih berhati-hati dalam menyetujui angka yang diajukan. Mereka menekankan perlunya pembahasan yang lebih mendalam mengenai cakupan pendanaan, dengan fokus pada jenis bantuan yang akan diberikan dan skema pendanaan yang diusulkan. Negara-negara ini juga meminta agar China, yang merupakan negara penghasil emisi terbesar dunia, ikut berkomitmen dalam mendanai pendanaan iklim.
Peran China sebagai Donor:
Pernyataan dari Penasehat Iklim Pemerintah AS, Ali Zaid, menggarisbawahi pentingnya peran China dalam pendanaan iklim global. Zaid menyatakan bahwa China, sebagai negara penghasil emisi terbesar, harus memimpin dalam mobilisasi dana untuk negara berkembang.
“Pertama, pentingnya mobilisasi dana untuk negara berkembang. Makin besar ambisi iklim dan makin banyak koalisi donornya makin luas dampak yang bisa dirasakan. Negara emiter terbesar di dunia yang harusnya memimpin isu pembiayaan ini. China adalah negara emiter terbesar,” ujar Zaid.
Kegagalan Target Pendanaan Sebelumnya:
Isu pendanaan iklim ini sangat krusial mengingat kegagalan negara-negara kaya untuk memenuhi target komitmen dana sebesar 100 miliar dolar AS per tahun yang seharusnya dipenuhi pada tahun 2020. Meskipun target tersebut akhirnya tercapai pada tahun 2023, banyak pihak yang menilai bahwa pencapaian ini terlambat dan tidak mencakup semua kebutuhan negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Desakan PBB:
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam beberapa kesempatan mendesak agar isu pendanaan iklim ini segera diselesaikan. Ia menyebut bahwa keterlambatan dalam mencapai kesepakatan pendanaan iklim dapat berdampak besar terhadap upaya global untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Negosiasi ini diperkirakan akan terus berlangsung alot hingga minggu kedua COP29, yang dijadwalkan berakhir pada 22 November 2024. Di tengah ketegangan ini, dunia menanti hasil dari kesepakatan pendanaan iklim yang akan menjadi kunci dalam menentukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di masa depan. @ffr
