“Ngadu Bako” Ringan Soroti Para Balon Bupati/Wabup di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

Editor Dialog ringan menyoroti sosok pimpinan di pilkada./visi.news/budi s. ombik
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – “Ngadu bako” atau bertukar pikiran menyoroti bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada hajatan demokrasi lima tahunan, menarik untuk di simak. Meski pada pertemuan santai tersebut tidak terfokus pada pribadi para balon.

Hal tersebut terungkap saat VISI.NEWS menghadiri obrolan ringan di sebuah kedai kopi kawasan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (3/8) pukul 00.00 dini hari.

Hadir pada “riungan” tersebut Wakil Bupati terpilih antar-sisa waktu Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Deni R Sagara. Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya, Basuki Rahmat, juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam adu argumen gagasan tersebut terungkap, sosok seorang pemimpin yang akan menakhodai Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan, cukup sederha dan tak perlu muluk-muluk atau memiliki modal banyak.

“Dia memiliki gagasan serta menggali ide untuk membawa wilayah Kabupaten Tasik ke arah ekonomi kreatif dan religi,” kata Deni.

Ini, jelasnya, belum ada satu balon pun memiliki konsep jelas. Yang terpikirkan olehnya adalah bagaimana caranya bisa merebut simpatisan untuk meraih kemenangan.

“Ini akan berbahaya. Sebab rakyat tidak butuh pemimpin yang tampan, gagah, atau banyak duitnya. Justru yang dibutuhkan saat ini adalah sebuah terobosan, bagaimana caranya agar bisa membawa rakyatnya hidup tenteram, damai, serta sejahtera dengan konsep yang jelas,” tandas Deni.

Kalau diibaratkan, paparnya lagi, seorang pedagang akan menjual barang dagangannya. Tentu barang yang akan dijual adalah barang yang memiliki banyak manfaat. Baik bagi kelangsungan hidup diri bersama keluarga juga khalayak banyak.

“Ini adalah Tasik. Politik Tasik tidak bisa mengadopsi yang lain. Maaf, masyarakat sekarang adalah millenial. Dimana semuanya serba klik, online,” jelasnya lagi.

Baca Juga :  REFLEKSI | Ada Lilin dalam Hati Kita

Hal senada dibenarkan oleh politisi ‘kahot’ yang juga ‘dedengkot’ politik Kabupaten Tasikmalaya, Basuki Rakhmat. Ia menilai, ajang pemilihan pemimpin di sini bukan untuk memilih orang yang bisa memimpin, tapi mereka yang memiliki jiwa kepemimpinan dan melaksanakannya dengan tanggung jawab.

“Biaya yang dikeluarkan sekian puluh miliar untuk pilkada, tapi hasilnya itu-itu saja. Sekali lagi saya katakan, sayang,” jelas Basuki yang akrab disapa Kang Uki ini.

Ini benar-benar keterlaluan, tambahnya lagi, masyarakat semakin maju. Baik cara berpikir, kehidupannya, maupun beradaptasi dengan perubahan global. Itu sebagai isyarat, bahwa sosok pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan “baja” yang dibutuhkan saat ini.

“Sebagai contoh, bicara masalah kemiskinan, jelas ada datanya. Tapi sudah ngomong kemampuan PAD. Tanya, berapa PAD kita? Berikutnya, berapa peningkatannya dari tahun ke tahun?” katanya lagi.

Hidup kita, tambah Kang Uki, tergantung pada bantuan, mendengarnya pun ngeri. Tidak aneh jika di masa pandemi ini, bantuan sebesar 740 miliar ditarik. Dana alokasi umum dipotong 30 persen. Sedangkan masyarakat umum tidak mengetahui hal ini.

“Masyarakat wajib dikasih tahu. Supaya masyarakat tergugah. Jangan sampai masyarakat memandang pilkada ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan mereka,” tandasnya.

Kesadaran itu, imbuhnya, harus disentuh sehingga jika masyarakat sadar pilkada ada hubungan langsung dengan kepentingan mereka, uang lima puluh ribu atau seratus ribu pun, takkan pernah laku. Selama ini pilkada dipandang hanya untuk kepentingan elite.

“Ini yang harus kita lawan,” tandasnya lagi.@bik

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

DPRD Setujui Raperda APBD 2019 Kabupaten Bandung

Sen Agu 3 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – DPRD Kabupaten Bandung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. “Meskipun raperda telah disetujui, namun masih memerlukan evaluasi dari gubernur. Nanti rekomendasi dari evaluasi tersebut, harus terakomodir dalam raperda ini. Selanjutnya baru dapat ditetapkan menjadi perda (peraturan […]