VISI.NEWS | BANDUNG — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi ancaman krisis keuangan yang bisa menghentikan operasionalnya pada Juli mendatang, setelah Sekretaris Jenderal Antonio Guterres memperingatkan bahwa organisasi internasional itu berada di ambang kebangkrutan. Surat resmi Guterres kepada negara anggota yang dirilis Jumat (30/1/2026) mengungkapkan kondisi anggaran yang semakin memburuk akibat tunggakan kontribusi dan kewajiban pengembalian dana.
Menurut Guterres, sumber utama masalah adalah sejumlah negara anggota tidak membayar kontribusi wajib secara penuh atau tepat waktu, sehingga menimbulkan tekanan besar pada kas PBB. Akibatnya, organisasi dunia ini menerapkan pembekuan perekrutan dan pemangkasan anggaran di berbagai sektor untuk mencoba menyeimbangkan keuangannya.
“Entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar secara penuh dan tepat waktu, atau negara anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kami untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,” tulis Guterres dalam suratnya.
Guterres menjelaskan bahwa kondisi keuangan PBB saat ini tidak berkelanjutan dan membawa organisasi global yang berusia lebih dari 75 tahun itu ke “risiko struktural” yang akut. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam arus pembayaran iuran, dia memperkirakan dana kas PBB bisa habis pada Juli, membuat pelaksanaan anggaran reguler 2026 yang telah disetujui menjadi tidak mungkin.
Data keuangan terbaru menunjukkan bahwa meskipun lebih dari 150 negara anggota telah membayar kontribusi mereka, PBB tetap menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran sebesar 1,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 26 triliun), lebih dari dua kali lipat dibandingkan tunggakan 2024. Selain itu, organisasi juga menghadapi kewajiban mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota, yang semakin memperparah tekanan terhadap likuiditas.
“Kami terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” ujar Guterres, menggambarkan frustrasi atas situasi yang dihadapi PBB.
Juru bicara Guterres, Farhan Haq, dalam sebuah konferensi pers menambahkan bahwa kewajiban pengembalian dana tersebut menjadi salah satu faktor yang memperburuk kas organisasi di tengah menurunnya pembayar iuran.
Situasi keuangan PBB juga diperumit oleh dinamika politik global. Dewan Keamanan PBB disebut berada dalam kondisi yang kebuntuan akibat perselisihan antara Amerika Serikat, Rusia, dan China—anggota tetap dengan hak veto—membuat pengambilan keputusan strategis berjalan sangat lambat.
PBB juga merasakan dampak kebijakan luar negeri negara besar, terutama Amerika Serikat. Pemerintahan Donald Trump baru-baru ini melakukan pemangkasan dana untuk beberapa badan PBB, menunda atau menolak pembayaran kontribusi wajib, serta meluncurkan Dewan Perdamaian sendiri yang oleh pengkritiknya dinilai berpotensi menjadi tandingan PBB di panggung internasional. Trump juga kerap mempertanyakan relevansi PBB dan kebijakan alokasinya.
Dalam konteks itu, Guterres menyoroti bahwa pemangkasan bantuan pembangunan dan kemanusiaan oleh Amerika Serikat di bawah kebijakan “America First” menambah beban tantangan global yang harus dihadapi dunia dan PBB.
Tanpa langkah drastis dari negara anggota untuk memperbaiki aliran kontribusi dan merombak aturan keuangan yang sudah usang, organisasi yang menjadi simbol kerja sama internasional sejak 1945 ini berisiko mengalami gangguan operasional besar di tengah dunia yang semakin kompleks dan penuh konflik. @kanaya
