Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Bandung Pada 26 April 2021

Editor :
Bupati Bandung dan Wakil Bupati Bandung Terpilih HM. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si. dan H. Sahrul Gunawan, S.E. /visi.news/aghial

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah Drs. Akmal Malik, M.Si., meminta para Gubernur segera melantik secara serentak Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota periode kedua secara virtual dan hybrid (sebagian ofline dan online) pada 26 April 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (Prokes). Berdasarkan surat Mendagri tertanggal 15 Maret 2021 tersebut, maka pelantikan Bupati/Wakil Bupati Bandung akan dilaksanakan pada Senin, 16 April 2021 yang jatuh di bulan Ramadan.

Dalam surat bernomor 131/1921/OTDA, Mendagri minta para Gubernur untuk mengusulkan pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih bagi kabupaten/kota yang akhir masa jabatan kepala daerahnya bulan Pebruari 2021 dan sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah selesai. “Dan bagi kabupaten/kota yang akhir masa jabatan kepala daerahnya bulan Maret dan April 2021, kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 1 April 2021,” jelas Akmal Malik.

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai dengan pasal 164 ayat (1), Undang-undang (UU) No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang, menegaskan bahwa Bupati dan Wakil bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik oleh Gubernur di Ibu Kota Provinsi yang bersangkutan.

“Sedangkan pada pasal 164A ayat (1) ditegaskan bahwa pelantikan sebagaimana dimaksud pada pasal tersbut dilaksanakan secara serentak,” jelasnya.

Dalam bagian lain surat Mendagri tersebut dijelaskan bahwa pelantikan serentak periode kedua kepala daerah secara virtual dan hybrid pada tanggal 26 April 2021 bagi kabupaten/kota yang akhir masa jabatan kepala daerahnya pada Pebruari 2021 dan sesudah selesai sengketa PHP pilkada di MK. “Kabupaten/kota yang akhir masa jabatan kepala daerahnya pada bulan Maret 2021 dan kabupaten/kota yang akhir masa jabatan kepala daerahnya pada April 2021,” ungkapnya.

Untuk pelantikan secara hybrid, Mendagri, meminta untuk mempertimbangkan sebaran/zona Covid di setiap provinsi, kabupaten dan kota. Kelengkapan alat Vidcon, jaringan internet yang memadai dan kondisi geografis, serta kesiapan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pengamanan dan kesiapan Prokes.

“Mekanisme pelantikan secara virtual mengacu pada surat Mendagri No. 131/966/OTDA tanggal 15 Pebruari 2021 Hal Pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota melalui media teleconference dan/atau video conference. Sedangkan mekanisme pelantikan secara hybrid dilaksanakan di Kantor Gubernur hanya dihadiri oleh pasangan calon terpilih dan isteri. Bagi forkopimda, DPD, Keluarga, tokoh masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait, mengikuti pelantikan secara virtual di kabupaten/kota masing-masing,” jelas Akmal Malik.@pih

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Hen Hen Saat Reses Usung Pemulihan Perekonomian Masyarakat Saat Pandemi

Jum Mar 26 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS — Dengan mengusung pemulihan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid 19, Wakil Ketua III DPRD Kab. Bandung, dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Hen Hen Asep Suhendar, mengatakan, program UMKM merupakan salah satu instrumen untuk menanggulangi masalah tersebut. Jadi dia mengharapkan agar semua bisa fokus pada satu arah, dengan […]