VISI.NEWS | HANOI – Pemerintah Vietnam mengambil langkah tegas terhadap aplikasi perpesanan Telegram dengan memerintahkan seluruh operator telekomunikasi dan penyedia internet untuk membatasi akses ke platform tersebut.
Perintah itu disampaikan oleh Departemen Telekomunikasi di bawah Kementerian Informasi dan Komunikasi, menyusul rekomendasi dari Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi Kementerian Keamanan Publik. Seluruh operator diwajibkan melaporkan hasil pelaksanaan pembatasan ini sebelum 2 Juni 2025.
Wakil Direktur Departemen Telekomunikasi, Nguyen Anh Cuong, menegaskan bahwa seluruh operator harus mematuhi arahan untuk membatasi operasi Telegram di wilayah Vietnam. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan indikasi bahwa sekitar 68 persen dari total 9.600 grup Telegram di negara tersebut digunakan untuk aktivitas ilegal.
Menurut pihak keamanan, aplikasi ini banyak dimanfaatkan oleh kelompok anti-pemerintah untuk menyebarkan propaganda, menjual narkoba, hingga merencanakan aksi terorisme.
Telegram sendiri telah mengonfirmasi telah menerima pemberitahuan resmi dari otoritas Vietnam pada 23 Mei 2025, dan berjanji akan memberikan tanggapan paling lambat pada 27 Mei mendatang.
“Batas waktu untuk tanggapan adalah 27 Mei, dan kami sedang memprosesnya,” ujar juru bicara Telegram dalam pernyataan resminya.
Kebijakan ini memicu reaksi beragam dari masyarakat, khususnya kalangan muda. Sebagian mendukung langkah pemerintah sebagai upaya menekan kejahatan siber, namun tak sedikit pula yang khawatir kebijakan ini dapat mengganggu kebebasan berekspresi dan aktivitas digital mereka, termasuk urusan pekerjaan dan komunikasi sehari-hari. @ffr
