Workshop Pendidikan Efektivitas Pembelajaran Daring Di tengah Pandemi Covid-19 di Sutan Raja Hotel, Soreang, Minggu (13/9/2020)./visi.news/ist VISI.NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus mencari strategi kegiatan belajar mengajar (KBM) di tengah pandemi covid-19. Pasalnya, hingga saat ini belum ada sistem pembelajaran yang baku.
“Kita ketahui bahwa pandemi ini tidak hanya berdampak pada permasalahan kesehatan serta permasalahan sosial ekonomi saja, namun berdampak pula terhadap dunia pendidikan. Hal ini menyebabkan kegiatan pembelajaran di semua jenjang tidak bisa berjalan normal seperti biasanya,” jelas Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Tisna Umaran di sela-sela kegiatan Workshop Pendidikan Efektivitas Pembelajaran Daring Di tengah Pandemi Covid-19 di Sutan Raja Hotel, Soreang, Minggu (13/9/2020).
Meski begitu, Tisna menuturkan, kegiatan pembelajaran di Kabupaten Bandung harus tetap berjalan. Oleh karenanya, ia berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan metode serta inovasi yang dapat diimplementasikan secepat mungkin.
“Wabah ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Dimana kita dituntut untuk bisa melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan. Saya berharap dalam waktu dekat ini, baik pemerintah daerah maupun pusat menemukan solusi yang baik untuk pendidik, pelajar dan tentunya orang tua,” harapnya.
Tisna juga mengungkapkan, pihaknya mengizinkan sekolah melaksanakan luring (tatap muka). Asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Jika memungkinkan untuk luring, kami persilahkan. Dengan catatan berada di zona hijau dan menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai sekolah menjadi klaster baru penyebaran covid-19. Kami akan terus cari inovasi, agar peserta didik tidak boring saat daring,” ucap Tisna.
Menyikapi wacana pemerintah pusat terkait pembagian kuota gratis kepada peserta didik, melalui Komisi VIII dan IX DPR RI, Pj. Sekda Kabupaten Bandung meminta pemerintah untuk mempertimbangkan karakteristik daerah sebagai salah-satu indikator dalam mengeluarkan kebijakan.
“Untuk jaringan provider tidak bisa disamaratakan, karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan apakah semua pelajar memiliki gadget. Jangan sampai untuk memenuhi fasilitas yang menunjang, masyarakat melakukan tindakan yang tidak pantas. Hal-hal seperti ini harus dipikirkan,” pungkasnya.@mpa
