Perbup Cianjur Tentang Larangan Kawin Kontrak Tunggu Evaluasi Pemprov Jabar

Editor Perbup Cianjur tentang larangan kawin kontrak tunggu evaluasi Pemprov Jabar./antara/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih menunggu evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait penetapan peraturan bupati (perbup) yang melarang kawin kontrak di Cianjur sehingga Perbup yang diluncurkan belum dicantumkan nomor dan sanksi tegas yang menjerat pelaku kawin kontrak.

“Perbup yang sudah saya tanda tangani belum diberi nomor dan ditetapkan karena masih menunggu evaluasi dari Gubernur Jabar, setelah disetujui pemerintah provinsi, selanjutnya akan dilakukan sosialisasi terkait larangan kawin kontrak di Cianjur dan dibuat peraturan daerah,” kata Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur, Minggu (20/6/2021), dilansir Antara.

Ia menjelaskan, terkait sanksi yang diterapkan masih dalam batas sanksi sosial. Selian itu jika dalam kawin kontrak tersebut ditemukan unsur-unsur perdagangan manusia atau perempuan di dalamnya akan dikenai pidana sesuai UU No 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Begitu pula apabila melibatkan anak maka dapat diseret ke pengadilan karena pelanggaran UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014. 

“Sanksi setelah disahkan dan berlakunya larangan kawin kontrak di Cianjur, masih mengedepankan sanksi sosial, namun ke depan akan masuk dalam peraturan daerah dengan sanksi tegas yang akan diatur sesuai dengan perundang-undangan,” katanya.

Ia menuturkan, pihaknya akan membahas peraturan yang lebih tinggi atau peraturan daerah yang akan disahkan bersama legislatif karena pembahasan terkait perda membutuhkan waktu lama. Ke depan sanksi tegas terkait kawin kontrak tidak hanya sanksi sosial.

Kabag Hukum Setda Cianjur Sidiq El-Fatah  mengatakan pelaku kawin kontrak dapat diajukan ke meja hijau jika terjadi pelanggaran pidana perdagangan manusia dan juga pelanggaran dalam perlindungan anak sesuai dengan UU yang berlaku.

Baca Juga :  Proyek Parkir Enam Lantai di Ciparay Dirasakan Kurang Sosialisasi

“Kita akan bahas bersama dalam perda terkait sanksi tegas yang akan dijatuhkan nantinya bagi pelaku kawin kontrak. Untuk saat ini, meski hanya sanksi sosial, namun pelaku dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, ia mengatakan, dalam peraturan bupati di Pasal I ayat 6 dijelaskan jika kawin kontrak adalah pernikahan dalam tempo masa tertentu yang telah ditetapkan dan setelah itu ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku.

Di ayat 7 disebutkan larangan kawin kontrak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan pemerintahan daerah, masyarakat dan lembaga terkait untuk mencegah terjadinya kawin kontrak di Cianjur.

Sedangkan dalam pasal 2 diterangkan bahwa larangan kawin kontrak bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender serta perlindungan untuk perempuan dan anak. Terkait sanksi yang akan diterapkan tercantum dalam pasal 7.

“Pelanggaran terhadap upaya pencegahan kawin kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi sesuai ketentuan,” kata Sidiq. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Kejagung Tangkap Buronan Adelin Lis

Sen Jun 21 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang berhasil menangkap buronan terpidana kasus pembalakan liar Adelin Lis. “Saya mengapresiasi Kejaksaan Agung khususnya Jaksa Agung atas kinerja dan tekadnya untuk mengangkat wibawa institusi Kejaksaan dengan tidak ada […]