Permohonan Gugatan Paslon No. 1 Ditolak MK, Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan Segera Dilantik

Editor Paslon nomor urut 3, H. Dadang Supriatna dan H. Sahrul Gunawan./visi.news/istimewa
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan Pasangan Calon (Paslon) No. 1 Nia-Usman dalam putusan sidang perselisihan pemilu (PHP) Pilkada Kabupaten Bandung 2020. Dengan demikian, paslon No. 3 HM Dadang Supriatna – Sahrul Gunawan akan segera dilantik dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung Periode 2021-2026.

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 24/23 MK, eksepsi termohon beralasan menurut hukum, menyatrakan pemohohon tidak memiliki kedudukan secara hukum, permohonan tidak dapat diterima,” ungkap Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dalam sidang putusan yang berlangsung secara virtual, Kamis (18/3/2021).

Dalam sidang lalu yang dipimpin oleh Hakim Aswanto dan Suhartoyo (Anggota) serta Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota), Ari Haryanto, mahkamam menyatakan perkara No. 46/PHP.BUP-XIX/2021, yang dimohon Paslon No. 1 tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang menyatakan terjadinya money politic, mendiskreditkan kesetaraan jender, dan dalil-dalil lainnya yang menerangkan terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa adanya money politic, dan diskredit jender, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti berdasarkan permohonan tersebut,” tandasnya.

Lebih lanjut dijelaskan terkait dengan pembagian kartu dalam kampanye sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menyatakan bahwa pembagian kartu tani, kartu wirausaha dan kartu ngaji tersebut tidak ada bukti kuat dalam persidangan bahwa itu dilukan dengan dibarengi pembagian uang agar calon pemilih memilih pihak terkait. “Ada pun contoh, kartu sifatnya sangat sumir, dan tidak dapat membuktikan bahwa kartu-kartu tersebut tidak bisa dibuktikan dengan uang, dan untuk mengalokasikan anggaran untuk kartu-kartu tersebut harus ada persetujuan dari¬† DPRD,” tandasnya.

Menyinggung isu adanya pembagian sembako dari pihak terkait atau Paslon No. 3, Mahkamah menyatakan bahwa, bukti pembagian sembako sifatnya kasuistis dan tidak bisa dibuktikan bahwa pembagian sembako tersebut bersifat TSM,¬† sehingga mempengaruhi para calom pemilih. “Dan, masalah tersebut juga sudahsudah diproses oleh Bawaslu dan juga oleh Polsek Paseh, Kabupaten Bandung.” tandasnya.

Baca Juga :  AS Juara, Olimpiade Tokyo 2020 Usai, Sampai Jumpa di Olimpiade Paris 2024

Bawaslu Kab. Bandung, juga kata hakim, tidak menerima laporan mengenai adanya politik uang yang bersifat TSM sebagaimana dalil yang diajukan pemohon. “Bawaslu hanya menerima pelaporan dari Basalu Jabar dan Bawalu RI yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, dan tidak memenuhi sarat formil dan materil yang tidak bisa dijadikan bukti. Sehingga tidak beralatasan menutut hukum,” ujarnya.

Bahkan, menurut Aswanto, dalam persidangan terungkap bahwa dalil pemohon yang menyebutkan bahwa pihak terkait (Paslon No. 3 Dadang Supriatna – Sahrul Gunawan) melibatkan aparat sipil negara (ASN) stuktur kecamatan, tidak didukung bukti,. “Justru terdapat bukti pihak pemohon melibatkan ASN bernama Agus Sudradjat, guru di SDN Parabonan, Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Pihak Bawaslu Kabupaten Bandung melanjutkan keberpihakan ASN tersebut ke proses pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta terbukti dinyatakan bersalah telah menguntungkan salah satu calon. Yang bersangkutan telah dipidana denda Rp 3 juta, dan kalau tidak dibayar diganti dengan hukuman badan satu bulan,” ujarnya.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Mahkaman menegaskan, permohonan Paslon No. 1 Kurnia Dadang Naser dan Usman Sayogi tidak beralasan secara hukum. “Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan pemohon sudah diselesaikan Bawaslu dan Gakumdu Kabupaten Bandung, dan Mahkamah,” tandasnya.

Dalam sidang putusan tersebut, Mahkamah juga telah menunda ketentuan dalam pasal UU Nomor 10 tahun 2016 mengenai sidang pemeriksaan pembuktian karena juga sudah tidak beralasan menurut hukum.

Permohonan Paslon No. 1 yang tidak beralasan menurut hukum, dinyatakan hakim bahwa berdasarkan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, selisih suara yang bisa diajukan maksimal 0,5% atau kalau dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung menurut data Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri sebanyak 3.575.992 jiwa, maka maksimal selisih suara itu 8.289 suara, sedangkan faktanya selisih suara hasil Pilkada Kabupaten Bandung lebih dari 519 ribu suara. “Sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak memiliki alasan hukum untuk memproses PHP ini,” ujarnya.

Baca Juga :  H. Kusnadi, "GMPG itu Bukan Organ Kepemudaan Resmi Golkar"

Dengan ditolaknya permohonan Paslon No. 1 tersebut, maka pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan akan segera dilantik.@mpa/asa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Ketua Jamparing Institute: LPSE Memerlukan SDM yang Handal dan Bertanggung Jawab

Kam Mar 18 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Termasuk LPSE di Kabupaten Bandung, untuk itu pasti diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan memahami tanggung jawabnya sebagai penyelenggara kegiatan. Selain itu, dikatakan Ketua Jamparing Institute yang juga […]