VISI.NEWS | JAKARTA – Pertemuan Menteri Keuangan dan petinggi bank sentral G20 menghasilkan sebuah deklarasi bersama dengan salah satu poin utama berjanji untuk bekerja sama dalam pemungutan pajak terhadap orang-orang super kaya di dunia. Meski begitu, implementasi dari agenda ini akan dikaji ulang karena terdapat ketidaksepakatan yang mendalam tentang forum yang tepat untuk merealisasikannya.
Dalam komunike bersama serta deklarasi terpisah tentang kerja sama pajak internasional, para menteri keuangan dan petinggi bank sentral G20 sepakat untuk merujuk pada perpajakan yang adil bagi individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi. “Kami akan berusaha untuk terlibat secara kooperatif untuk memastikan bahwa individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dikenai pajak secara efektif,” tulis draf akhir deklarasi tersebut yang dikutip dari Reuters.
Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat terkait forum yang akan digunakan untuk melanjutkan pembahasan ini. Dua pilihan yang muncul adalah melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, menyarankan agar OECD menjadi forum utama karena organisasi ini telah memiliki pengalaman dalam negosiasi kesepakatan pajak perusahaan global selama tiga tahun terakhir. “Kami tidak ingin ini dialihkan ke PBB. OECD adalah organisasi berbasis konsensus, kami telah membuat banyak kemajuan dan PBB tidak memiliki keahlian teknis untuk melakukan ini,” ucap Yellen di sela-sela forum G20.
Di sisi lain, negara-negara berkembang besar, termasuk Brasil, menginginkan agar diskusi dilanjutkan di PBB dan OECD. Salah satu pejabat yang mengetahui persoalan tersebut menuturkan bahwa Brasil harus menggunakan kepemimpinannya di G20 untuk melanjutkan diskusi di kedua forum tersebut. Beberapa pendukung vokal pajak minimum global untuk miliarder, seperti peraih Nobel Joseph Stiglitz, bersikeras bahwa PBB adalah forum yang tepat untuk kerja sama pajak global. Susana Ruiz, Pemimpin Kebijakan Pajak Oxfam International, menyatakan, “Kami menyerukan kepada para pemimpin G20 untuk menyelaraskan diri dengan kemajuan yang telah dicapai di PBB dan membangun proses yang benar-benar demokratis untuk menetapkan standar global dalam mengenakan pajak kepada orang-orang yang sangat kaya.”
Pejabat Kementerian Keuangan Brasil, Guilherme Mello, menuturkan bahwa Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Pajak Internasional merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara selatan yang mencari tempat di mana mereka lebih terwakili. Mello juga mengakui bahwa OECD dan PBB adalah forum yang sah dan menyatakan bahwa diskusi yang sedang berlangsung tentang cara mengenakan pajak secara efektif kepada orang-orang super kaya adalah kemajuan, apa pun forumnya. “Bentuk yang akan diambil bergantung pada banyaknya dialog yang akan diadakan,” tuturnya.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa meski ada kemajuan dalam mencapai kesepakatan global mengenai pajak bagi orang super kaya, masih banyak yang perlu diselesaikan terkait forum yang tepat untuk merealisasikan agenda ini.
@shintadewip