Proyek Padat Karya Dikerjakan Pihak Ketiga, Warga Situsari Garut Protes

Dua orang perwakilan warga Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan, Budiman dan Tedi, memperlihatkan foto-foto pengerjaan proyek pembangunan TPT di desanya./visi.news/zaahwan aries
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Sejumlah warga dari berbagai kalangan di Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat memprotes pelaksanaan proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di daerahnya.

Sesuai aturan, proyek tersebut seharusnya dikerjakan melalui program padat karya, tetapi dalam pelaksanaannya dilaksankana oleh pihak ketiga (pemborong).

Salah seorang warga Desa Situsari, Budiman, menyebutkan penggunaan dana desa di desanya tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Desa nomor 8 tahun 2020. Sesuai ketentuan SE tersebut, pembangunan TPT yang anggarannya sebesar Rp 350 juta lebih dikerjakan dengan sistem padat karya yang harus mengutamakan anggota keluarga miskin, penganggur, dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya yang ada di desanya.

Namun, tutur Budiman, pada pelaksanaannya proyek yang anggarannya bersumber dari dana desa (DD) tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yang hanya melibatkan warga setempat tidak sesuai ketentuan dari kemendes.

Akibatnya, warga mempertanyakannya kepada kepala desa dan karena tak mendapat jawaban tak memuaskan, kemudian warga pun ke kecamatan.

“Saat kami mempertanyakan ke kepala desa, kami tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Akhirnya kami memutuskan untuk mengirim surat permintaan audiensi ke kecamatan yang hingga saat ini juga belum mendapat tanggapan,” ujar Budiman saat ditemui di kantor salah satu media massa di kawasan Kecamatan Tarogongkidul, Senin (29/6).

Kesal dengan sikap pihak desa dan kecamatan yang seolah tak mau menanggapi aksi protes warga, tutur Budiman, mereka akhirnya memutuskan untuk mengadukannya ke Pendamping Dana Desa Tingkat Kabupaten Garut.

Di hadapan pendamping dana desa, warga menyampiakn protesnya atas kebijakan kepala desa yang dianggap tidak memberdayakan warga desanya melalui sistem padat karya tunai, dan malah menyerahkan pekerjaan ke pihak ketiga yang sebagian besar menggunakan pekerja dari karyawan perusahaannya.

Atas nama perwakilan masyarakat, Budiman meminta agar proyek TPT tersebut dihentikan dan langsung diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Ia juga meminta agar pengerjaan proyek tersebut benar-benar melibatkan para pekerja yang merupakan warga desa agar bisa mendapatkan upah kerja sesuai aturan kemendes.

Perwakilan warga lainnya yang juga pemilik lahan yang dibangun untuk pembuatan TPT, Tedi Permadi, juga menyayangkan sistem pengerjaan proyek yang diserahkan kepada pihak ketiga. Apalagi menurut penilaiannya, pembangunan yang dilakukan pihak ketiga itu tak sesuai spesifikasi, di antaranya tidak dilakukannya pemasangan beton ceker ayam dan tidak adanya penggunaan batu split untuk bahan beton.

Tedi yang oleh warga setempat dikenal juga sebagai ahli kontruksi ini menilai, jika pembangunan TPT sepanjang 50 meter dengan tinggi 10 meter dan lebar 0,4 meter tetap dilanjutkan dengan spek yang ada seperti saat ini, tentu akan sangat rentan. Apalagi di lokasi yang dibuat TPT tersebut sebelumnya pernah terjadi longsor.

“Anggarannya yang digunakan untuk pembangunan TPT ini kan cukup besar yakni mencapai Rp 352 juta. Namun dengan kondisi pengerjaannya yang seperti sekarang ini berjalan, akan sangat rentan terjadi ambruk apalagi di bagian atasnya merupakan jalan hidup yang pernah longsor pula,” kata Tedi.

Diakui Tedi, sebenarnya warga termasuk dirinya sangat senang dengan adanya pembangunan TPT di daerah tersebut. Namun jika pengerjaannya dilakukan secara asal-asalan seperti yang terjadi saat ini, tentu hal itu sangat disesalkan apalagi ke depannya malah akan menimbulkan ancaman bencana.

Oleh karenya, Tedi meminta agar kontruksi TPT itu dibuat sesuai spek agar benar-benar kuat dan tidak malah menimbulkan ancaman bencana. Jika tak diperbaiki, kontruksi yang ada saat ini akan menimbulkan bahaya.

Menyikapi pengaduan warga Desa Situsari tersebut, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif Dana Desa, Yosep Nasrulloh dan Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, Teten Irawan, menyesalkan apa yang dilakukan kepala desa yang menyerahkan pengerjaan TPT ke pihak ketiga. Padahal pengelolaan dana desa sudah sangat jelas aturannya.

“Khusus dalam masa pandemic corona sekarang, ada Surat Edaran Kemendes nomor 8 tahun 2020. Nanti kita akan cek langsung ke lapangan, dan apa yang disampaikan warga desa ini menjadi catatan kami untuk ditindak lanjuti,” kata Teten. @zhr

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

PEMKAB BANDUNG RAIH ‘QUATTRICK’ WTP

Sel Jun 30 , 2020
Jangan Lupa BagikanADVERTORIAL Kang DN, “Siapapun pemimpinnya, Saya harap WTP menjadi tradisi di Kabupaten Bandung” Empat tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Opini WTP tersebut […]