PT. Digoel Agri Group Diduga Kembangkan Kebun Kelapa Sawit di Kabupaten Boven Digoel Tanpa HGU

Editor Kawasan hutan yang hilang didaerah sekitar Getentiri, pinggir Kali Digoel, Distrik Jari, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, seluas lebih dari 194 hektar. /visi.news/yayasan pusaka bentala rakyat/dok
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menemukan adanya kawasan hutan yang hilang di daerah sekitar Getentiri, pinggir Kali Digoel, Distrik Jari, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, seluas lebih dari 194 hektar berdasarkan pemantauan citra satelit sejak Januari – Maret 2021. Sebelumnya, tahun 2019, terpantau terjadi hutan hilang didaerah ini lebih dari 160 hektar.

Staf Advokasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Tigor G. Hutapea, dalam rilis yang diterima VISI.NEWS, Senin (19/4/2021) mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati, mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen dan pemenuhan standar, sertifikasi dan kegiatan perusahaan. “Kami minta pemerintah daerah untuk menindak pelanggaran dan tidak sungkan untuk mengambil tindakan pemberian sanksi mencabut izin perusahaan, penegakkan hukum pidana lingkungan dan pemberian sanksi lainnya iika terbukti perusahaan melakukan pelanggaran. Terkesan sejak tahun 2019 tidak ada upaya penegakkan hukum yang di lakukan pemerintah,” jelas Tigor G. Hutapea.

visi.news/yayasan pusaka bentala rakyat/dok

Diduga Tigor, hutan hilang karena aktivitas land clearing, penggusuran dan penggundulan hutan untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dari perusahaan PT. Bovendigoel Budidaya Sentosa dan PT. Perkebunan Bovendigoel Sejahtera, dua perusahaan tersebut dimiliki PT. Agri Digoel Group.

Perusahaan PT. Digoel Agri Group, katanya, merupakan Perusahaan Modal Asing (PMA), yang sebagian besar modalnya dimiliki pemodal bernama Neville Christopher, asal New Zealand. Pemodal lainnya adalah Jones R.M. Rumangkang, keluarga dari politisi Partai Demokrat, Vence Rumangkang (alm).

Pada Maret 2021 lalu, kata Tigor, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat meminta klarifikasi kepada PT. Jenggala Hijau Sertifikasi (JHS), perusahaan yang menerbitkan sertifikat legalitas kayu, terkait aktifitas land clearing perusahaan PT. Bovendigoel Budidaya Sentosa dan PT. Perkebunan Bovendigoel Sejahtera.

Baca Juga :  Saudi Ingatkan Jemaah Tak Terpikat Penawaran Haji Palsu

Tanggapan JHS, katanya, bahwa dua perusahaan tersebut telah memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tahun 2018, Ijin Pembukaan Lahan (land clearing) tahun 2018, dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2019 dan IPK telah mendapatkan perpanjangan tahun 2020. Izin-izin tersebut diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua.

Demikian pula, ungkap Tigor, klarifikasi JHS terkait HGU (Hak Guna Usaha) melalui surat yang ditandatangani Direktur Utama PT. JHS, Ir. Joko Isworo, M.Pd (22 Maret 2021), dijelaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi perusahaan PT. Bovendigoel Budidaya Sentosa dan PT. Perkebunan Bovendigoel Sejahtera, sebagai berikut: “sampai saat dilakukan verifikasi belum memiliki ijin HGU dan konfirmasi terakhir dengan pihak managemen, memang belum keluar ijin HGU dan baru akan di proses” jelas Joko Isworo.

Berdasarkan penjelasan tersebut diduga dua anak perusahaan PT. Digoel Agri Group, kata Tigor, beroperasi menggusur dan menghilangkan hutan pada tahun 2019 dan tahun 2021, secara melawan hukum yakni tanpa memiliki HGU. Perusahaan berpotensial melanggar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Pasal 9 ayat (1) huruf f, yang mengsyaratkan setiap pengembang usaha budidaya tanaman perkebunan mempunyai kewajiban pemenuhan atas komitmen kesanggupan menyajikan dan memiliki HGU.

Penegakan, katanya, hukum harus dilakukan, termasuk memberikan sanksi terhadap pejabat penerbit izin dan melakukan kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan. Keadilan, kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan, akan dapat diwujudkan jika didukung kesungguhan negara melakukan penegakan hukum.@mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Genap Empat Tahun, AMSI Konsisten Mewujudkan Ekosistem Digital yang Sehat

Sen Apr 19 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Asosiasi Media Siber Indonesia merayakan hari jadi ke-4 pada 18 April kemarin. Tahun keempat ini merupakan tonggak bagi akselerasi pencapaian tujuan-tujuan utama dari organisasi perusahaan media siber pertama di Indonesia ini. “Tiga tahun pertama merupakan era konsolidasi internal organisasi. Tahun keempat AMSI mengokohkan diri sebagai organisasi yang […]