VISI.NEWS – Bupati Bandung, HM. Dadang Supriatna, menyebutkan, sasaran program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), adalah mengentaskan permukiman kumuh perkotaan.
“Pada pelaksanaan program Kotaku, peran pemerintah daerah sangat strategis dan penting, sebagai pengendali program”, katanya, saat peluncuran buku tabungan penerima bantuan rutilahu, kegiatan infrastruktur program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew) Kabupaten Bandung, bertempat di Aula rumah dinas Bupati Bandung, Kamis (10/6/2021).
Hadir dalam acara teesebut, staf Kementrian PUPR Dadang, Pimpinan Bank Bjb Cabang Soreang , Kepala Disperkintam Kabupaten Badung , Camat Pacet ,Kepala Desa dan Perwakilan Penerima Bantuan.
Dadang berterima kasih kepada semua pihak terkait atas terlaksananya program Rutilahu, Kotaku,Pamsimas, Sanimas,dan Pisew di Kabupaten Bandung”
Program-program tersebut, lnjutnya bukan sekadar peluncuran program serimonial.
Pihaknya akan memoonitori dan megevaluasi (monev) program tersebut. Kemudian, dicek juga spesifikasi dan dalam pelaksanaannya, tidak boleh asal-asalan,” ujar dia.
Dengan monev, ia berharap dapat memperbaiki lingkungan di masing-masing wilayah termasuk perbaikan rumah yang layak huni dan sehat, ujar Dadang, seusai acara
Dalam alam RPJMD, menurut Dadang, diamanatkan sebanyak kurang lebih 37 ribu rutilahu yang harus diperbaiki.
Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya mengoptimalkan semua potensi yang ada, termasuk mengupayakan berbagai bantuan, baik dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar, Bjb maupun dari swasta seperti CSR dan instansi lainnya.
“Untuk mencapai target ini memang harus ada komunikasi dan kolaborasi. Baik itu dengan Pemerintah pusat, provinsi, swasta, dan lainnya. Tapi saya optimistis bisa tercapai, dan akan terus melakukan lobi-lobi, saya optimistis, kita punya DPR-RI, Pemprov jabar, Pemerintah pusat, BJB, geotermal dan lainnya,” ujar dia.
Ia gar bantuan rutilahu ini efektif dan tidak tumpang tindih. Menurut dia, maka data penerima manfaat dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan Badan Pusat Statistik (BPS) harus terus dibenahi agar Sinkron.
“jangan terjadi dobel penerimanya. contoh.di lapangan yang sudah dapat dari pemprov dapat juga dari kita atau dari CSR. Nah, ini yang harus terus kita pantau.di lapangan,” katanya.
Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, menambahkan, target RPJMD untuk rutilahu adalah sekitar 37 ribu dituntaskan sekitar empat tahun.@.bud
