VISI.NEWS | BANDUNG — Kebijakan pengetatan imigrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai tekanan politik yang semakin besar setelah insiden penembakan oleh agen imigrasi federal di Minneapolis, Minnesota. Peristiwa tersebut tidak hanya memicu gelombang protes nasional, tetapi juga membuat sejumlah politisi Partai Republik mulai terbuka mengkritik pendekatan Gedung Putih.
Korban dalam insiden tersebut adalah Alex Pretti (37), seorang perawat unit perawatan intensif, yang tewas ditembak agen imigrasi saat operasi penegakan hukum pada Sabtu (waktu setempat). Kematian Pretti menjadi kasus kedua dalam rangkaian operasi imigrasi federal yang berujung fatal.
Kekhawatiran atas metode penegakan hukum disampaikan langsung oleh Gubernur Oklahoma dari Partai Republik, Kevin Stitt.
“Kematian warga Amerika yang kita lihat di televisi menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang taktik federal dan akuntabilitasnya. Orang Amerika tidak menyukai apa yang mereka lihat saat ini,” ujar Stitt dalam wawancara dengan CNN.
Stitt juga menyinggung posisi Presiden Trump terkait keberadaan agen imigrasi di Minnesota.
“Presiden yang harus menjawab pertanyaan itu. Dan saat ini dia mendapatkan nasihat yang buruk,” katanya.
Nada serupa datang dari Senator Republik Louisiana, Bill Cassidy, yang menilai insiden tersebut dapat merusak kredibilitas lembaga penegak hukum federal.
“Peristiwa di Minneapolis ini sangat mengganggu. Kredibilitas Departemen Keamanan Dalam Negeri dan ICE kini dipertaruhkan,” ucap Cassidy.
Sementara itu, Senator Republik dari North Carolina, Thom Tillis, menuntut proses hukum yang transparan.
“Diperlukan penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak atas penembakan ini,” katanya.
Tekanan juga muncul dari Partai Demokrat. Senator Michigan, Elissa Slotkin, bahkan mengancam akan menghambat pengesahan anggaran pemerintah jika masih memuat pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).
“ICE dan pihak di bawah komandonya tidak bertindak sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab. Mereka secara ceroboh memicu kekerasan atas kehendak Presiden,” ujar Slotkin.
Kematian Pretti memicu gelombang protes di berbagai kota besar Amerika Serikat, meski cuaca ekstrem akibat Badai Musim Dingin Fern melanda. Ribuan orang turun ke jalan di New York, Washington DC, Los Angeles, dan San Francisco, menuntut evaluasi total terhadap kebijakan imigrasi.
Dari sisi dunia usaha, lebih dari 60 CEO perusahaan besar berbasis di Minnesota, termasuk 3M, Target, dan Best Buy, mendesak pemerintah untuk menurunkan eskalasi ketegangan.
“Dengan kabar tragis ini, kami menyerukan de-eskalasi segera dan kerja sama antara pejabat negara bagian, lokal, dan federal untuk mencari solusi nyata,” tulis para CEO tersebut dalam pernyataan bersama.
Namun, pemerintahan Trump tetap bersikeras membela tindakan aparat. Kepala Patroli Perbatasan, Greg Bovino, menyatakan bahwa anggotanya justru menjadi korban.
“Korban sebenarnya adalah agen Patroli Perbatasan. Petugas kami mencegah terjadinya pembantaian,” kata Bovino.
Presiden Trump sendiri merespons kritik dengan unggahan media sosial yang menyalahkan pemerintah daerah yang dipimpin Partai Demokrat.
“Kota dan negara bagian suaka yang dikelola Demokrat menolak bekerja sama dengan ICE dan justru mendorong penghalangan ilegal,” tulis Trump.
Sementara itu, keluarga Pretti mengecam keras pernyataan pemerintah federal.
“Kami sangat terpukul dan juga sangat marah. Kebohongan menjijikkan yang disampaikan tentang anak kami tidak dapat diterima,” bunyi pernyataan keluarga.
Ketegangan antara pemerintah federal dan otoritas Minnesota pun meningkat. Seorang hakim setempat telah mengeluarkan perintah sementara untuk melarang penghancuran barang bukti, menyusul gugatan dari Jaksa Agung Minnesota. @kanaya
