Ridwan: Maskara Agar Digunakan Sesuai Manfaatnya

Editor Ridwan Solichin, Anggota Komis I DPRD Jabar saat ditemui, Kamis (4/11/21). /visi.news/eko aripyanto
Silahkan bagikan

VISINEWS |BANDUNG – Pemberian Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) yang di gagas dan di bagikan oleh Pemprov Jabar, diminta untuk dipergunakan sesuai manfaatnya, terlebih harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPRD Jabar, Ridwan Solichin Kepada VISI.NEWS, Kamis (4/11/21), menurutnya, masyarakat di desa harus bisa untuk memelihara dan memerhartikan fungsi Maskara dengan baik, pasalnya mobil sosial tersebut dianggap sangat berguna bagi masyarakat.

“Maskara ini salah satu fasilitas yang diberikan Pemprov untuk penunjang berbagai kepentingan masyarakat, jadi harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Maskara, lanjut Ridwan, selain bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, juga sama pentingnya untuk kemudian mensosialisasikan berbagai program kerja pemerintah, sehingga pemprov harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di desa – desa.

“Selain dibutuhkan warga masyarakat, Maskara ini juga harus mampu membantu perekonomian berbasis masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, mobil sosial yang dibeli dengan menggunakan anggaran pemerintah tersebut, bisa juga untuk mensosialisasikan program pemerintah, pameran, vaksinasi dan lainnya, sehingga patut dijaga dan dipelihara dengan baik.

“Mobil ini dapat menunjang kegiatan berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan kesehatan masyarakat di desa,” pungkasnya.@eko

Baca Juga :  Satu Anak Terkonfirmasi Gagal Ginjal Akut Di Subang, Reynaldi : Informasinya Sudah Membaik Kondisinya

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Anggota Komisi VII DPR Minta Presiden Tindak Pejabat Negara yang Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR

Kam Nov 4 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo menindak pejabat negara yang diduga terlibat dalam bisnis alat tes PCR. Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan menteri yang dipimpinnya ikut terlibat dalam bisnis ini karena dapat mengganggu upaya pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19. “Presiden jangan membiarkan […]