VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ruby Chairani Syifadia, menegaskan pentingnya perbaikan sistem distribusi Program Indonesia Pintar (PIP) agar lebih berkeadilan, transparan, dan tidak birokratis. Menurutnya, masih banyak anak bangsa yang berhak menerima bantuan namun belum terjangkau karena kendala geografis maupun kurangnya keterbukaan data.
“Kami ingin mendorong agar sistem distribusi PIP dibangun dengan pendekatan keadilan sosial, tidak birokratis, dan transparan. Jangan sampai ada anak bangsa yang tertinggal karena faktor lokasi atau kurangnya transparansi, yang justru menimbulkan ketidakadilan,” ujar Ruby dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (3/9/2025).
Ruby menekankan bahwa anggaran pendidikan nasional sebagian besar terserap untuk program PIP. Karena itu, menurutnya evaluasi tidak boleh hanya menitikberatkan pada penyaluran bantuan, tetapi juga harus mengukur dampak langsung terhadap angka partisipasi sekolah.
“Dengan dana sebesar itu, evaluasi PIP perlu diperdalam, terutama untuk melihat sejauh mana program ini mampu menekan angka putus sekolah, bukan sekadar soal distribusi bantuan,” tegasnya.
Ia juga mengaitkan PIP dengan kebijakan wajib belajar 13 tahun. Meski kebijakan ini dinilai progresif, Ruby mengingatkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anak di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang belum bersekolah.
Data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Dikdasmen per Maret 2025 menunjukkan jumlah anak tidak sekolah di daerah pemilihannya, Lampung, masih tinggi. Tercatat sekitar 22 ribu anak usia SD, 41.857 anak usia SMP, dan 11.006 anak usia SMA belum mengenyam pendidikan.
Melihat kondisi tersebut, Ruby menegaskan bahwa program PIP harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia pun menyampaikan dukungan Fraksi Gerindra terhadap usulan tambahan anggaran pendidikan ke Ditjen Dikdasmen pada tahun anggaran 2026.
“Ini sangat mendesak sekali buat kami, penting agar PIP benar-benar bisa menyentuh semua anak bangsa. Karena itu, kami dari Fraksi Gerindra menyetujui pengajuan anggaran tambahan untuk 2026,” pungkasnya. @givary
