VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ruby Chairani Syiffadia, menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam kebijakan pendidikan tinggi nasional.
Ruby menyampaikan apresiasi atas paparan yang disampaikan Dirjen Kemendikti Saintek, namun menegaskan bahwa Fraksi Gerindra memiliki sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Legislator Muda Partai Gerindra tersebut menyoroti terkait dengan perluasan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Saya rasa sangat penting untuk menguatkan pendidikan tinggi di wilayah 3T,” kata Ruby saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Kemendikti Saintek), Senin (9/2/2026).
Ruby menilai kebijakan afirmasi yang berjalan saat ini masih terlalu berfokus pada mahasiswa, sementara afirmasi terhadap kelembagaan perguruan tinggi dan dosen belum memadai.
“Dalam berbagai kunjungan kerja DPR ke PTN dan PTS di wilayah timur dan daerah perbatasan, penerimaan mahasiswa afirmasi meningkat, tetapi rasio dosen tetap tidak bertambah. Sarana laboratorium dan dukungan akademik juga stagnan,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut Ruby, berpotensi menekan mutu pendidikan tinggi di daerah. Ia mendorong agar kebijakan akses dilengkapi dengan skema afirmasi kelembagaan berbasis wilayah, berupa pendanaan multiyears untuk dosen, sarana-prasarana, pembelajaran, serta penguatan program studi di perguruan tinggi daerah.
Hal lain yang menjadi catatan adalah terkait implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya program magang dan pembelajaran berbasis proyek.
Ruby menilai kebijakan tersebut masih bersifat elitis karena mitra industri nasional cenderung hanya menyerap mahasiswa dari kampus besar di kota besar.
“PTS dan perguruan tinggi daerah kesulitan mengakses mitra industri. Tanpa intervensi negara, kesenjangan justru akan semakin melebar,” kata Ruby.
Ia mendorong agar Dirjen Dikti memfasilitasi konsorsium MBKM regional yang melibatkan perguruan tinggi, industri lokal, BUMD, dan pemerintah daerah.
“Dengan demikian, link and match pendidikan tinggi dapat lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan wilayah, bukan semata kebutuhan industri besar,” tutupnya. @givary
