Saat Reses, Riki Ganesa Hadapi Keluhan Warga Kompleks Perumahan Cileunyi yang Mengaku “Bete” dan Korban “PHP”

Riki Ganesa, S. HUT (baju putih) wakil rakyat di DPRD Kab. Bandung saat reses di GOR Desa Cibiruhilir, Kec. Cileunyi, Sabtu (11/7)./visi.news/yayan sofyan
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Reses anggota DPRD Kabupaten Bandung, Riki Ganesa, S. Hut di GOR Desa Cibiruhilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/7) terungkap jika banyak penghuni kompleks khususnya di Kecamatan Cileunyi mengaku “bete” dan jadi korban “PHP” (pemberi harapan palsu).

Reses Riki Ganesa, wakil rakyat DPRD Kab. Bandung masa sidang tahun 2020 yang menghadirkan narasumber, Dani Hamdani, S T. M.M, Kasi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Disperkimtan (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Pemkab Bandung ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan sejumlah ketua RW.

Saat reses dan tanya jawab perlangsung, mereka di hadapan Riki Ganesa dan Dani mempertanyakan sejauh mana status PSU-nya atau fasiltas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) karena banyak penghuni kompleks PSU nya hingga kini belum diakui Pemkab Bandung.

“Terus terang hingga kini kami penghuni kompleks perumahan kebingungan, sudah puluhan tahun tinggal, PSU tak jelas. Harus bagaimana kami melangkah agar PSU di kompleks perumahan segera diserahkan ke Pemkab Bandung,” kata sejumlah tokoh masyarakat saat dialog tersebut.

Bahkan sejumlah tokoh masyarakat yang hadir di reses tersebut ketika ditemui mengaku BT dan jadi korban PHP.

“Terus terang kita ‘bete’ alias kebingungan sudah puluhan tahun tinggal di kompleks perumahan PSU nya belum jelas dan menggantung. Belum lagi kita jadi korban PHP. Dulu pengembang menjanjikan PSU nya siap diserahkan ke Pemda nyatanya nihil. Begitu pula sejumlah sarana yang dulu dijanjikan nyatanya sebagian nol. Belum lagi pascapembangunan perumahan, ada pengembang yang lepas tangan, termasuk ada pengembang yang kini sudah kolaps. Ini harus jadi PR dan didorong oleh anggota dewan serta dinas terkait untuk segera difasilitasi,” kata sejumlah ketua RW yang tinggal di sejumlah kompleks perumahan di Cileunyi.

Deni Hamdani, Kasi PSU Diperkimtan Pemkab Bandung mengatakan, wajar dan hak warga penghuni kompleks bertanya seperti itu, maklum sudah belasan hingga puluhan tahun tinggal status PSU-nya masih menggantung alias masih belum diserahkan ke Pemkab Bandung.

“Ini bukan hanya terjadi di Kec. Cileunyi. Masih banyak kompleks perumahan di Kab. Bandung PSU belum diserahkan ke Pemkab Bandung. Di Kab. Bandung dari saabrek kompleks perumahan dan pengembang baru sekitar 10 persen kompleks perumahan menyerahkan PSU-nya ke Pemkab Bandung,” terang Dani.

Menurut Dani, untuk proses permohonan penyerahan PSU dari kompleks perumahan ke Pemkab pertama harus disiapkan, izin perumahan pemanfaatan tanah, izin lingkungan, site plan, sertifikat HGB asli, dan surat pelepasan hak sesuai dengan Undang-Undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).

“Ini jelas harus koordinasi antara pengurus kompleks dan pengembang. Jika lengkap dan telah diusulkan, pemda segera rapat pembahasan dan peninjuau lapangan. Itulah prosesnya, insyaallah kita fasilitasi ,” katanya.

Sementara itu Riki Ganesa mengapresiasi usulan dan keluhan sejumlah tokoh masyarakat di Cileunyi terutama penghuni kompleks terkait status PSU yang belasan hingga puluhan tahun “menggantung”. Insyaallah kata Riki, persoalan PSU di kompleks perumahan jadi PR wakil rakyat dan dinas terkait di Pemkab Bandung yang berharap bisa bersinergi untuk mendorong, sekaligus mempercepat prosesnya.

“Hanya perlu diketahui, untuk keberadaan PSU di kompleks-kompleks perumahan seharusnya perdanya sudah tuntas. Karena virus corona, pembahasan Raperda PSU jadi Perda di Kab. Bandung tertunda. Jika PSU sudah jadi Perda mungkin saja ada aturan ditambah atau dikurangi,” kata Riki anggota DPRD Kab. Bandung dari Fraksi Golkar, Komisi A dari dapil Cileunyi ini.

Dari pamantauan saat reses di saat pandemi corona ini, baik tamu undangan, narasumber maupun sejumlah aparat di GOR Desa Cibiruhilir benar-benar menggunakan aturan protokol kesehatan.

Sebelum masuk ke GOR mereka yang semuanya mengenakan terlebih dahulu di ukur suhu badan, mencuci tangan dan menjaga jarak. Aparat yang hadir dalam reses tersebut, selain Kades Cibiruhilir, Moh. Yunus, dan Bhabinkamtibmas Desa Cibiruhilir, Aiptu Juniarto, hadir juga Kanit Pol PP Kec. Cileunyi, Rosyid, mewakili Camat Cileunyi, Solihin. @yan

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Update Corona 11 Juli: 74.018 Positif, 34.719 Sembuh, 3.535 Meninggal

Sab Jul 11 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS.- Jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia mencapai 74.018 kasus hingga Sabtu (11/7). Di antara kasus kumulatif itu, sebanyak 34.719 orang dinyatakan sembuh dan 3.535 orang lainnya meninggal dunia. Pemerintah berhasil memeriksa sebanyak 23.310 spesimen per hari ini. Dengan demikian secara kumulatif sampel yang telah diperiksa sampai […]