VISI.NEWS | BANDUNG – Pasca pelaksanaan PPDB 2024 di Jawa Barat, banyak pihak yang menilai bahwa sistem dan mekanisme yang sekarang ini masih tidak baik-baik saja hingga harus membuat masyarakat khawatir dan gelisah.
Salah satu bentuk aksi demo terkait tidak baik-baik saja proses PPDB ini pun dilakukan gabungan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dalam Forum Komunikasi Tengah Imah, yang terdiri dari LSM GMBI, Gibas, Manggala, AMS, BBC, Gajah Putih dan Pemuda Pancasila.
Massa yang berjumlah ribuan orang itu, menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, di Jalan Dr. Radjiman, Kota Bandung, pada Kamis (11/7/2024).
Ketua Gibas Kota Bandung sekaligus penanggung jawab lapangan aksi, Freddy B. Sirait mengatakan, bahwa aksi mereka adalah untuk memperjuangkan dan mengkritisi sistem zonasi, prestasi di PPDB 2024/2025 Jawabarat.
Salah satunya, kata Fredy, dibuktikan dengan adanya 260 calon peserta didik (CPD) yang statusnya dianulir menjadi ‘Tidak Diterima’ meski sebelumnya dinyatakan ‘Diterima’ karena terbukti menggunakan Kartu Keluarga (KK) Asli tapi Palsu (Aspal) untuk mengakali sistem zonasi dalam PPDB.
“Zonasi ini nggak jelas, sama juga dengan Prestasi. Ini hanya menimbulkan keresahan di masyarakat,” katanya, disela sela aksi tersebut.
Ia juga meminta siapapun pelanggar hukum dalam proses PPDB ini, agar bisa diproses hukum dengan jelas. “Makanya proses ini kami akan kawal terus,” ungkapnya.
Hal senada dikatakan Ketua LSM GMBI Kota Bandung, Moh. Mahsur, Ia meminta Disdik Jabar memberikan keyakinan pada Ormas selaku perwakikan dari masyarakat.
“Kedatangan kami bukan untuk mencari muka. Malah Kehadiran kami juga lebih cenderung dijadikan kambing hitam. Padahal ini banyak anak-anak bangsa yang harusnya mengikuti pendidikanr, tapi sangat susah,” ucapnya.
Menurutnya sistem zonasi selama ini membuat banyak anak-anak/calon siswa tidak masuk sekolah.
“Aturan ini membuat orang tua siswa pusing yang akhirnya hanya menyulitkan masyarakat,” katanya.
Untuk itu, seluruh Ormas dan LSM yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tengah Imah menyatakan sikap yang disampaikan orator massa aksi, Kabiro Humas DPP Manggala Garuda Putih Yusuf Suprihadin, sebagai berikut :
1. Permudah dan jangan dipagari oleh aturan-aturan yang tidak jelas, sehingga dapat menurunkan mentalitas anak bangsa yang melanjutkan pendidikan kepada jenjang selanjutnya.
2. Kami meminta agar pejabat yang berwenang dalam dunia pendidikan untuk segera memperbaiki peraturan-peraturan yang malah mempersulit.
3. Kami meminta segera selesaikan polemik-polemik kecurangan dengan melibatkan kami selaku sosial kontrol yang menginginkan keterbukaan kalau memang berharap adanya penerimaan siswa baru yang bersih dari segala hal yang tidak diinginkan.
4. Segera berikan solusi bagi anak bangsa yang mau melanjutkan dunia pendidikan ke jenjang selanjutnya.
5. Kami meminta kepada pejabat didunia pendidikan bersikaplah arif dan bijaksana demi kemajuan pendidikan di Jawa Barat, dan jangan mengedepankan ego sentris demi kepentingan pribadi dengan cara mengorbankan orang lain.
6. Segera mengagendakan musyawarah untuk memperbarui peraturan PPDB yang sampai sekarang belum dimengerti dan diterima oleh masyarakat khususnya para orang tua murid yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada demi masa depan anak bangsa.
7. Lakukan proses hukum atas tindakan kecurangan dan atau manipulasi data dalam proses seleksi PPDB, yang terbukti dalam pelanggaran baik oleh oknum pejabat/panitia maupun oknum orang tua siswa, supaya ada efek jera. Kalau tidak, maka kami akan mengadakan gelombang yang lebih besar.
@gvr
