Seorang Pangeran dan Mantan Pejabat Tinggi Arab Saudi Lainnya Dipenjara Akibat Korupsi

Editor Ilustrasi. /saudigazette.com.sa
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Seorang pangeran, beberapa mantan pejabat pemerintah dan sejumlah warga telah divonis dan dijatuhi hukuman penjara atas keterlibatan mereka dalam kasus korupsi, kata sumber resmi Otoritas Pengawasan dan Anti Korupsi (Nazaha), Kamis (27/5/2021).

Menurut sumber tersebut, seperti dilansir dari saudigazette.com.sa, Jumat (28/5/2021), pengadilan pidana di Riyadh baru-baru ini mengeluarkan putusan awal dalam sejumlah kasus yang dirujuk oleh unit penyidikan dan penuntutan pidana Nazaha.

Sumber tersebut mengutip sejumlah kasus menonjol di mana putusan sementara telah diumumkan.

Dalam salah satu putusan, seorang pangeran, seorang perwira mahasiswa di perguruan tinggi militer yang berafiliasi dengan kementerian pertahanan, dan seorang ekspatriat Arab dihukum dan dijatuhi hukuman penjara.

Pangeran dan perwira tersebut dinyatakan bersalah menggunakan sertifikat kualifikasi akademik palsu untuk mendapatkan pekerjaan pemerintah sementara ekspatriat tersebut bertindak sebagai mediator yang membantu mereka mendapatkan sertifikat palsu tersebut.

Pangeran dijatuhi hukuman penjara dua tahun denda SR 100,000 (Rp. 381.541.968,24), petugas dijatuhi hukuman penjara satu setengah tahun dan denda SR 50,000 (Rp. 190.770.984,12) sementara ekspatriat Arab tersebut dipenjara selama satu tahun dan harus membayar denda sebesar SR 20,000 (Rp. 76.308.393,65).

Seorang Mayjen Dihukum 8 Tahun

Dalam putusan lain, seorang komandan salah satu sektor keamanan di Kementerian Dalam Negeri dengan pangkat Mayor Jenderal dihukum karena pemalsuan, penyalahgunaan administratif, penyalahgunaan pengaruh jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan terlibat dalam bisnis swasta. Dia dijatuhi hukuman penjara 8 tahun dan denda SR 160.000 (Rp. 610.467.149,18).

Petugas lain dengan pangkat utama yang bekerja di sektor yang sama dihukum karena pemalsuan dan penyalahgunaan administrasi. Dia diperintahkan untuk menjalani hukuman penjara dua tahun dan membayar denda SR 100.000 (Rp. 381.541.968,24).

Seorang bintara juga dihukum karena pemalsuan dan dihukum 3 tahun penjara dan denda SR 200.000 (Rp. 763.083.936,50).

Baca Juga :  Kepala Desa dan Warga Kecewa Perekaman e-KTP Batal Dilaksanakan

Seorang perwira dengan pangkat Brigadir Jenderal yang bekerja di sektor keamanan yang berbeda yang berafiliasi dengan Kementerian Dalam Negeri, bekerja sama dengan Mayor Jenderal dalam penyalahgunaan administratif dan terlibat dalam perdagangan bisnis swasta dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda SR 10,000 (Rp. 38.154.196,82).

Seorang pengusaha yang ikut serta dalam penyalahgunaan administrasi dan pencucian uang juga divonis dan dipenjara selama 4 setengah tahun serta diharuskan membayar denda sebesar SR 150.000 (Rp. 572.312.952,35). Dia juga menghadapi larangan bepergian ke luar Kerajaan selama 3 tahun.

Pengusaha lain dihukum karena memalsukan dokumen dan dipenjara selama dua tahun serta didenda SR 200.000 (Rp. 763.083.936,50).

Dalam putusan ketiga, seorang komandan salah satu sektor keamanan di Kementerian Dalam Negeri dengan pangkat Mayor Jenderal dinyatakan bersalah atas pemalsuan, penyalahgunaan pengaruh jabatan publik, pemborosan uang publik, dan penyalahgunaan administrasi. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda SR 200.000 (Rp. 763.083.936,50).

Empat petugas yang bekerja di sektor yang sama juga dihukum karena pemalsuan dan eksploitasi pengaruh jabatan publik dan partisipasi dalam pemborosan uang publik dan penyalahgunaan administrasi. Mereka dijatuhi hukuman penjara mulai dari 3 hingga 6 tahun dan denda masing-masing SR 50.000 (Rp. 190.770.984,12). Dalam kasus ini, seorang pengusaha juga dijatuhi hukuman penjara lima tahun karena menghambur-hamburkan uang rakyat.

Dalam vonis keempat, seorang petugas, yang bekerja di salah satu penjara yang berafiliasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dihukum karena menyelundupkan ponsel ke dalam penjara, memanfaatkan sifat pekerjaannya. Dia dijatuhi hukuman penjara dua tahun.

Dalam putusan kelima, dua karyawan perusahaan penilai real estat dihukum karena penyuapan. Mereka melanggar tugas pekerjaan mereka dengan menilai properti milik saudara mereka. Para karyawan tersebut dipenjara selama 2 tahun dan ditampar dengan denda SR 20.000 (Rp. 76.308.393,65), sedangkan saudara mereka dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda SR 30.000 (Rp. 114.462.590,47).

Baca Juga :  Pemerintah Siap Perbaiki UU Cipta Kerja

Dalam vonis keenam, sejumlah karyawan perusahaan satpam dinyatakan bersalah melakukan suap dan memanfaatkan dukungan pemerintah SANED yang diberikan akibat pandemi virus corona secara ilegal. Mereka dijatuhi hukuman penjara mulai dari 1 hingga 4 tahun dan denda sebesar SR 75.000 (Rp. 286.156.476,18).

Dalam putusan ketujuh, seorang karyawan dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan posisinya untuk menjalin hubungan ilegal. Dia dijatuhi hukuman penjara lima tahun.

Dalam putusan lainnya, dua pegawai Kementerian Kesehatan, empat warga negara, dan seorang ekspatriat dihukum karena penyuapan dan pelanggaran kepercayaan dengan mengeksploitasi kontrak antara kementerian dan beberapa hotel yang disiapkan untuk karantina di salah satu wilayah untuk menerima orang dari luar Kerajaan. selama pandemi virus korona. Mereka dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu mulai dari enam bulan hingga 5 tahun dan denda mulai dari SR 10.000 (Rp. 38.154.196,82) hingga SR 90.000 (Rp. 343.387.771,41).

Dalam putusan kesembilan, seorang petugas keamanan yang bekerja di Direktorat Jenderal Lapas di salah satu daerah dinyatakan bersalah melakukan suap, melanggar tugas pekerjaannya dan memanfaatkan pengaruh pejabat publik untuk menjalin hubungan ilegal dengan istri seorang tahanan, ekspatriat, sebagai pengganti memberikan layanan dan fasilitas kepada suaminya yang ditangkap. Dia dijatuhi hukuman penjara dua tahun sepuluh bulan dan denda SR 30.000 (Rp. 114.462.590,47). Wanita ekspatriat itu juga divonis karena berjanji menjalin hubungan ilegal dengan petugas. Dia dipenjara selama 2 tahun sepuluh bulan dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar SR 30.000 (Rp. 114.462.590,47).

Dalam putusan kesepuluh, seorang pegawai universitas dihukum karena menggelapkan uang publik dan pemalsuan. Dia dipenjara selama 12 tahun dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar SR 200.000 (Rp. 763.083.936,50).

Dalam putusan kesebelas, seorang pegawai Kementerian Pertahanan, seorang warga negara, dan dua ekspatriat dihukum karena memalsukan dokumen resmi izin selama jam malam yang dikaitkan dengan Kementerian Pertahanan. Mereka dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda SR 100.000 (Rp. 381.541.968,24).

Baca Juga :  Ketua Terpilih PC PMII Kab. Bandung Serahkan Gugatan Ke Sekjen PB. PMII

Dalam putusan lainnya, seorang perwira berpangkat Brigjen yang bekerja dalam patroli keamanan di salah satu daerah dinyatakan bersalah mengeksploitasi pengaruh jabatan publik untuk keuntungan pribadi menggunakan kendaraan dinas guna memudahkan penyeberangan kenalan dari poin keamanan selama periode jam malam, dan dia dijatuhi hukuman penjara 5 tahun.

Dalam putusan ketigabelas, seorang anggota Kejaksaan Agung dihukum karena suap. Ia menerima SR 300.000 (Rp. 1.144.625.904,71) dari pemilik entitas komersial melalui seorang mediator yang merupakan warga negara sebagai imbalan untuk menindaklanjuti kasus yang ditugaskan kepadanya di Kementerian Perdagangan hingga diajukan ke Penuntut Umum. Dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda SR 40.000 (152.616.787,29).

Dalam kasus yang sama, seorang karyawan di Kementerian Perdagangan dihukum karena penyuapan karena menuntut SR 300.000 (Rp. 1.144.625.904,71) sebagai imbalan untuk mengakhiri prosedur dokumen yang sama di Kementerian Perdagangan melalui mediator yang sama.

Karyawan tersebut dijatuhi hukuman penjara 1 setengah tahun dan denda SR 40.000 (152.616.787,29), dan mediator dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda SR 40.000 (152.616.787,29).

Anggota Jaksa Penuntut Umum lainnya dihukum karena suap karena menuntut SR5 juta dari pemilik entitas komersial yang sama melalui warga negara mediator dengan imbalan menindaklanjuti dan mengakhiri kasus yang sama. Ia dipenjara selama 1 tahun enam bulan dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar SR 30.000 (Rp. 114.462.590,47) dan mediator juga divonis bersalah dan mendapat hukuman penjara 1 tahun tiga bulan dan denda SR 30.000 (Rp. 114.462.590,47).@mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Mayoritas Calon Sekda Kab. Bandung 'Binaan Rezim Lama'?

Jum Mei 28 , 2021
Silahkan bagikanOleh Djamu Kertabudi PROSES seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Bandung sudah memasuki tahapan Uji Kompetensi (assessment) yang dimulai pada 27 s/d 28 Mei 2021. Sebelumnya, hasil verifikasi administratif, dari 11 calon, yang lolos 10 calon Sekda. Reaksi publik cukup responsif menyikapi proses seleksi ini, bahkan ada yang berasumsi […]