Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Setujui Raperda Ekraf dan Minol

Editor Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna menandatangani persetujuan dua Raperda dalam Sidang Paripurna Persetujuan Raperda Ekraf dan Minol, di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Rabu (2/6/21)./visi.news/ki agus.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bandung menyetujui dua rancangan peraturan daerah (raperda) yakni Raperda Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan Raperda Minuman Beralkohol (Minol).

Bupati Bandung M Dadang Supriatna mengatakan kedua raperda ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan diharapkan bisa dijadikan pedoman untuk bisa melakukan program kegiatan di Kabupaten Bandung.

“Disetujuinya dua raperda ini merupakan suatu langkah awal yang tentu harus disikapi bersama dan diikuti oleh semuanya. Mudah-mudahan kedua raperda ini ke depan bisa diimplementasikan sesuai dengan harapan dan keinginan warga masyarakat Kabupaten Bandung,” ucap Bupati Bandung usai Sidang Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Rabu (2/6/21).

Dengan disetujuinya kedua raperda ini, lanjut bupati, maka langkah berikutnya setelah disahkan, perda akan disebarluaskan disosialisasikan oleh Pemkab Bandung dan stakeholder terkait, sehingga perda ini betul-betul bisa bermanfaat.

“Juga dijadikan acuan atau pedoman terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya. Terutama dari Perda Minol ini bagi cafe ataupun pedagang minol, harus sesuai dengan rujukan dengan apa yang tercantum di dalam perda nantinya,” jelas Dadang Supriatna.

Begitu pula dalam Raperda Ekraf yang merupakan salah satu langkah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang merupakan perintah dan instruksi dari pemerintah pusat.

“Maka kita di daerah harus bisa mengiplementasikannya. Dan dalam Raperda Ekraf ini nantinya tergambarkan dalam sebuah anggaran yang lebih spesifik bagi pengembangan ekraf di Kabupaten Bandung,” jelas Kang DS, sapaan bupati.

Dalam Raperda Ekraf juga terdapat klausul anggaran untuk program DS UMKM atau Dana Solusi untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. “Program DS UMKM ini untuk menghidupkan kembali para pelaku UMKM dan pembuatan koperasi-koperasi,” papar Bupati Bandung,” jelas Kang DS.

Baca Juga :  Prawita Genppari Beri Pelatihan ”Perencanaan dan Pengembangan Agrowisata"

Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung, Rakha Wahyu mengapresiasi atas disetujuinya Raperda Ekraf Kabupaten Bandung di sidang paripurna.

Menurut Rakha, Perda Ekraf merupakan amanat undang-undang, sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019.

Dengan disetujuinya Raperda Ekraf, lanjut Rakha, kini pihaknya bisa bergerak lebih cepat untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung.

“Setelah Perda Ekraf disahkan, nantinya ada Peraturan Bupati terkait hal teknis pengembangan ekraf. Jadi nanti, langkah awal yang akan kami lakukan adalah mensosialisasikan Perda Ekraf dan lembaga Komite Ekraf Kabupaten Bandung ke tiap dinas terkait dan masyarakat Kabupaten Bandung,” jelas Rakha.

Rakha mengakui pihaknya juga akan menindak lanjut rencana anggaran untuk dibangunnya Gedung Bandung Bedas Creative Center.

“Untuk lahannya, Pemda Kabupaten Bandung yang menyediakan. Sementara untuk anggaran pembangunan gedungnya dari Pemprov Jabar sebesar Rp15,5 miliar,” ungkap Rakha. @pih/qia

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Masalah Pribumi dan Non Pribumi Masih Belum Jelas, Izin Perumahan harus Jadi Prioritas Pengawasan

Rab Jun 2 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Masalah pribumi dan non pribumi itu harus jelas konotasinya. Mungkin yang dimaksud pribumi di sini, dikatakan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H. Yanto Setianto, merupakan warga yang sudah tinggal lama dilokasi tersebut secara turun temurun, dan tersingkir kepinggiran karena lahan atau rumahnya sudah di jual. Bisa […]