VISI.NEWS | JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan tegas menolak penyusunan roadmap rasio pajak sebesar 12-23% yang menjadi salah satu target Presiden terpilih Prabowo Subianto. Penolakan ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Senin (17/6/2024).
“Kami tidak akan menyusun roadmap pajak seperti yang ditargetkan oleh Presiden terpilih,” ujar Sri Mulyani. “Kami memiliki rencana kami sendiri yang telah disusun berdasarkan analisis mendalam dan pertimbangan matang.”
Pernyataan Sri Mulyani ini muncul sebagai respons atas kebijakan yang diusulkan oleh Prabowo Subianto selama kampanye pemilihan presiden, di mana ia menjanjikan peningkatan rasio pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa kenaikan rasio pajak harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh memberatkan masyarakat.
Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diprediksi akan terjadi kenaikan rasio pajak bagi masyarakat Indonesia. Namun, Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana kenaikan pajak hingga 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) baru akan diterapkan pada tahun 2025.
“Kenaikan rasio pajak adalah langkah yang harus dipertimbangkan dengan sangat serius,” tambah Sri Mulyani. “Kami harus memastikan bahwa itu tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi atau menambah beban bagi masyarakat.”
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya transparansi dan dialog dengan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan pajak. Ia berharap pemerintahan baru dapat bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mencapai tujuan bersama tanpa harus membebani rakyat dengan pajak yang tinggi.
Dengan penolakan ini, tampaknya akan ada perdebatan panjang mengenai kebijakan fiskal di masa depan antara Kementerian Keuangan dan pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, satu hal yang jelas, Sri Mulyani tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakatnya.
@rizalkoswara
