VISI.NEWS | JAKARTA – Polemik konten viral bertajuk “cukup saya WNI, anak jangan” yang diunggah penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, memantik respons tegas dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek), Stella Christie. Di tengah riuh perdebatan publik, Stella mengajak masyarakat melihat persoalan ini dari sudut yang lebih mendasar: pendidikan moral dan makna beasiswa sebagai amanah negara.
Dalam pernyataannya kepada Kompas.com, Minggu (22/2/2026), Stella menilai kontroversi tersebut menunjukkan adanya persoalan pada pemaknaan beasiswa.
“Kontroversi yang muncul belakangan ini pada dasarnya mencerminkan kegagalan pendidikan moral pada tahap awal kehidupan. Beasiswa tidak dipahami sebagai amanah, melainkan sekadar fasilitas. Di sinilah letak persoalannya,” ujarnya.
Stella mengungkapkan, dirinya pernah mendapat kecaman warganet saat menyebut beasiswa S1 luar negeri Kemendikti Saintek seharusnya dianggap sebagai utang. Menurutnya, pernyataan itu bukan bermaksud membebani, melainkan menekankan bahwa setiap beasiswa negara adalah bentuk “utang budi” kepada bangsa.
“Meski demikian, jawaban atas persoalan ini bukanlah dengan memperketat sistem beasiswa melalui lapisan demi lapisan pembatasan. Pembatasan yang berlebihan justru berpotensi menumbuhkan sikap sinis: penerima beasiswa menjadi kurang bersyukur kepada negara dan sibuk mencari celah untuk menghindari kewajiban,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Yang lebih dibutuhkan adalah kepercayaan, memberi ruang bagi para penerima beasiswa untuk menemukan caranya sendiri dalam memberi manfaat bagi bangsa.”
Menurut Stella, kontribusi kepada Indonesia tidak selalu harus diwujudkan dengan segera pulang dan menetap di Tanah Air. Dalam sejumlah kasus, bertahan lebih lama di luar negeri hingga mencapai posisi strategis justru bisa memberi dampak lebih besar.
Ia mencontohkan fenomena diaspora India di Silicon Valley, termasuk Sundar Pichai.
“India adalah contoh nyata: sejumlah warganya menduduki posisi puncak di Silicon Valley, seperti Sundar Pichai, dan dari sanalah tercipta aliran investasi serta lapangan kerja bagi negaranya,” ucap Stella.
Sebagai akademisi yang lama berkiprah di luar negeri, Stella mengaku selalu lantang menyatakan identitasnya sebagai warga negara Indonesia. Ia menilai kebanggaan terhadap bahasa dan identitas nasional justru menjadi kekuatan di panggung global.
“Hampir semua ilmuwan diaspora Indonesia yang saya kenal menunjukkan dedikasi kuat untuk memberi kembali kepada Tanah Air dan membuka peluang bagi sesama. Semoga kita terbuka bahwasanya memberi kembali kepada negara memiliki banyak bentuk,” katanya.
Stella juga membagikan pandangannya tentang cara menumbuhkan patriotisme. Ia menekankan pentingnya fokus pada kontribusi nyata bagi individu-individu di Indonesia, bukan semata institusi yang abstrak. Kepada para orangtua, ia berpesan agar tetap menanamkan kebanggaan berbahasa Indonesia di rumah, termasuk bagi keluarga yang tinggal di luar negeri.
“Bagi para orangtua, baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, gunakanlah bahasa Indonesia di rumah dan tanamkan kebanggaan berbahasa Indonesia kepada anak.
Kemampuan berbahasa Indonesia tidak pernah menjadi beban, bahkan bisa menjadi senjata ampuh!” tegasnya.
Ia bahkan menambahkan, “Di keluarga saya, bukan hanya anak saya yang diwajibkan berbahasa Indonesia, tetapi suami saya yang berasal dari Polandia pun diharuskan bisa Bahasa Indonesia.”
Sementara itu, polemik bermula dari unggahan Dwi Sasetyaningtyas, alumni Institut Teknologi Bandung, yang menulis, “Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA.”
Konten tersebut memicu kritik warganet yang menilai narasi itu kurang bijak disampaikan oleh seorang awardee LPDP.
Dwi, yang melanjutkan studi magister di Delft University of Technology dengan beasiswa LPDP pada 2015–2017, diketahui telah kembali ke Indonesia dan menjalankan sejumlah kegiatan sosial, termasuk penanaman 10 ribu pohon bakau, pemberdayaan ibu rumah tangga, serta keterlibatan dalam penanggulangan bencana di Sumatra dan pembangunan sekolah di Nusa Tenggara Timur.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah memberikan teguran dan klarifikasi atas polemik tersebut. Namun, bagi Stella, isu ini lebih luas dari sekadar satu unggahan viral. Ia melihatnya sebagai momentum refleksi bersama tentang relasi antara negara dan generasi terdidik—bahwa beasiswa bukan hanya tiket akademik, melainkan kepercayaan yang menuntut tanggung jawab moral. @kanaya
