VISI.NEWS – Pada tahun anggaran 2021 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk penerimaan retribusi daerah akan fokus pada jasa usaha, memaksimalkan dividen BUMD, dan penyempurnaan tata kelola aset daerah, serta memanfaatkan kebijakan penerimaan pembiayaan melalui skema pinjaman daerah.
Sedangkan untuk kebijakan belanja daerah pada 2021, kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Barkah, Pemprov Jabar akan melakukan 10 prioritas. “Ke 10 prioritas tersebut, pertama pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pascapandemi Covid-19; kedua, pemenuhan layanan dasar sebagaimana aturan dan kewenangan daerah, diutamakan bidang pendidikan, kesehatan, pemukiman dan sarana air bersih, sosial, keamanan dan ketertiban; ketiga, pengentasan kemiskinan dan penganguran; keempat pembangunan infrastruktur strategis; serta kelima penanganan kebencanaan,” ujarnya seraya menyebutkan belanja daerah ini implementasinya akan menjadi perhatian anggota dewan juga.
Selain itu, katanya, di sektor belanja daerah, keenam, pengembangan ekonomi unggulan; ketujuh reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan publik; kedelapan, ukungan kewilayahan melalui bantuan keuangan kabupaten/kota dan bantuan keuangan desa sebanyak 5.312 desa secara reguler; kesembilan, ukungan terhadap instansi vertikal, lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat dalam bentuk bantuan hibah; dan kesepuluh, belanja sosial diarahkan untuk penanganan aspek kesejahteraan sosial.
Dalam rapat paripurna lalu, kata Ade Barkah, rancangan ikhtisar anggaran di 2021, antara lain pendapatan daerah sebesar Rp 41,408 triliun, belanja daerah sebesar Rp 44,168 triliun, pembiayaan daerah sebesar Rp 2,760 triliun, dan volume APBD di angka Rp 44,268 triliun. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa untuk seluruh kegiatan yang bersumber dari APBD.@mpa
